KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak semua Pemerintah Daerah [Pemda] di Indonesia untuk bersama -sama merapatkan barisan, guna menyatukan visi misi dan tindakan dalam pencegahan korupsi sehingga dapat membangun suatu budaya anti korupsi.
“Kita bangun sistem dan kita hilangkan sistem yang ramah terhadap korupsi itu sendiri. Sehingga bisa memberikan andil besar manfaat bagi rakyat,” tegasnya dalam pembukaan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2022 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) yang digelar di Griya Agung Palembang, kemarin.
Firli Bahuri menjelaskan tetap memberikan perhatian kepada seluruh daerah, supaya kita bisa membangun suatu budaya anti korupsi. Melalui kegiatan tersebut, lanjut Firli, dirinya sengaja ingin mendengarkan pendapat dan aspirasi dari seluruh Pemerintah Daerah guna menghentikan setiap praktek-praktek korupsi.
“Oleh karena itu kami dari KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan PPKP ingin memastikan bahwa sistem pencegahan korupsi itu bisa berjalan dengan cara melihat apa yang kita kembangkan dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP),” ujarnya.
Diketahui, hadir langsung dalam kegiatan tersebut, yakni Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, Ketua DPRD Sumsel, Walikota Palembang, H. Harnojoyo, seluruh Kepala Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan serta seluruh jajaran Forkominda.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Palembang, H. Harnojoyo menyampaikan dukungan terhadap setiap upaya KPK RI dalam membangun budaya anti korupsi itu sendiri.“Bahkan, orang Korupsi merupakan tindakan yang paling tidak kita inginkannya di kota Palembang ini,”ulasnya.
Dia menilai budaya korupsi ini harus ditinggalkan, sengaja ataupun tidak sengaja. Bila melakukan tindakan korupsi, pastinya akan mencederai nama Palembang. [***]
