Gubernur : Rakorwasin Keubang 2021, Komitmen Menjaga Akuntabilitas Pembangunan dan Keuangan di Sumsel

GUBERNUR Sumatera Selatan H. Herman Deru menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasin Keubang) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 bertema “Pembangunan Sumatera Selatan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Menuju Lumbung Pangan Nasional” di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa, 6/4/2021)

Gubernur mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini karena pertama kali dilaksanakan dengan dihadiri oleh berbagai instansi yang terkait.

“Pertama kali Rakorwasinkeubang ini dilakukan sebagai langkah teknis untuk mengoptimalkan peran dan fungsi dari jajaran pemerintah untuk menjadikan Sumsel Lumbung Pangan Nasional,” ujarnya.

HD katakan kegiatan ini akan membahas secara lebih teknis tentang metode pengawasan yang akan dilakukan instansi berwenang serta inspektorat terkait permasalahan-permasalahan yang diungkap secara komprehensif dari hulu ke hilir di Sumsel.

“Bidang pertanian tidak dapat dikerjakan secara parsial, karena permasalahan yang ada sangat komplek dari pertanian sampai pembuat regulasi. Pembangunan di bidang pertanian tidak dapat dikerjakan satu instansi saja, harus ada relevansi mulai dari pupuk, infrastruktur, irigasi, saprodi, pasca panen, dan tradingnya,” jelasnya.

Beberapa poin yang disampaikan gubernur yaitu agar ada optimalisasi pengawasan penyaluran pemberian pupuk agar benar-benar sampai ke petani tanpa penyimpangan. Selanjutnya perlu ada edukasi tentang proses pemupukan dengan baik kepada petani.

Kemudian kesiapan infrastruktur penunjang yang ekonomis dan efisien. Serta dukung peningkatan produktivitas bidang pertanian.

Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanulang Ak, MBA, meyakini kebersamaan semua pihak melalui kegiatan ini membuktikan komitmen bersama dan kolaborasi untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas pembangunan dan keuangan khususnya di Sumsel.

Penyelesaian masalah-masalah pembangunan dibutuhkan komitmen bersama. Pengawasan perlu dilakukan mulai dari perencanaan daerah. Penguatan dan kolaborasi pengawasan intern didisain untuk melibatkan BPKP, APIP Daerah, dan APH. SDA dan SDM di daerah harus seimbang. SDM harus dipastikan memiliki integritas dengan kejujuran.

“Pentingnya rakorwasin di daerah dilakukan untuk pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah. Kami harap sinergi dan kolaborasi antara BPKP, Pemda Sumsel dan APIP di Sumsel tetap terjalin dengan baik,” ujarnya.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Yudhiawan Wibisono, katakan kegiatan ini salah satu cara mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi sehingga negara akan lebih maju sebagai bangsa berdaulat. SDA berlimpah di Indonesia harus diiringi dengan SDM nya, salah satu yang mendorong hal tersebut maka dibutuhkan integritas yaitu kejujuran.

Untuk mencegah berbagai penyimpangan pengelolaan keuangan negara, KPK melakukan berbagai upaya pencegahan dalam berbagai sistem pemerintahan.