Konservasi Mangrove Jadi Agenda APEC, Ini Langkah Indonesia
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
- visibility 22
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto : kehutanan.go.id
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.CO.ID – Ekosistem mangrove semakin mendapat perhatian dunia menyusul perannya dalam menjaga kawasan pesisir, menyerap karbon, dan mendukung keanekaragaman hayati. Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, kerja sama antarnegara dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat upaya konservasi mangrove.
Isu ini menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan kehutanan negara-negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Shenzhen, Tiongkok. Indonesia memanfaatkan forum itu untuk memperkenalkan World Mangrove Center (WMC) sebagai platform kolaborasi internasional yang berfokus pada konservasi dan restorasi mangrove.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, mengatakan Indonesia memiliki sekitar 23 persen ekosistem mangrove dunia.
Potensi tersebut menjadi modal penting guna memperkuat kerja sama global dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir.
Menurut Laksmi, World Mangrove Center dirancang sebagai wadah yang mempertemukan pemerintah, lembaga penelitian, organisasi internasional, masyarakat sipil, hingga berbagai pemangku kepentingan.
Melalui kolaborasi tambahnya, pengembangan riset, inovasi, pertukaran pengetahuan, dan solusi berbasis alam diharapkan dapat mempercepat upaya perlindungan mangrove.
Selain memperkuat konservasi mangrove, Indonesia juga memperkenalkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai instrumen yang menjamin legalitas hasil hutan sekaligus mendukung perdagangan produk kehutanan yang berkelanjutan.
Sistem ini telah diakui bahkan mampu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kayu legal Indonesia.
Indonesia juga menilai pelestarian hutan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu, pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dinilai dapat menjadi alternatif sumber ekonomi tanpa harus mengurangi tutupan hutan, sehingga masyarakat memiliki insentif untuk menjaga kelestarian kawasan hutan.
Melalui kolaborasi internasional, penguatan tata kelola kehutanan, serta pemanfaatan potensi mangrove secara berkelanjutan, Indonesia berharap upaya menjaga ekosistem pesisir dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang lebih hijau. (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
