Bisnis Karbon Bukan Jual Beli Udara, Mengapa Hutan Tetap Berdiri Kini Miliki Nilai Ekonomi Lebih Besar?

“KALAU hutan tidak ditebang, terus masyarakat dapat uang dari mana?”

Pertanyaan seperti itu masih sering muncul ketika membahas bisnis karbon, bagi sebagian orang, hutan baru dianggap memiliki nilai ekonomi jika kayunya dijual atau lahannya diubah menjadi perkebunan, kawasan industri, atau permukiman. Semakin banyak pohon ditebang, semakin besar keuntungan yang diperoleh.

Namun, cara pandang tersebut perlahan mulai berubah, pasalnya di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, kini dunia mulai memberikan nilai ekonomi kepada pihak yang berhasil menjaga alam tetap lestari.

Pohon yang tetap berdiri, hutan yang tetap hijau, lahan gambut yang tidak terbakar, hingga hutan mangrove  mampu menyerap karbon, kini memiliki nilai yang dapat dihitung secara ekonomi melalui mekanisme yang dikenal sebagai bisnis karbon.

Sementara masyarakat juga masih menganggap bisnis karbon hanya sebagai sesuatu yang rumit, atau masyarakat awam, bahkan tidak sedikit yang mengira Indonesia sedang “menjual udara” kepada negara lain. Padahal, anggapan tersebut tidak tepat.

Padahal yang diperdagangkan itu bukanlah udara atau oksigen, melainkan hasil nyata dari pengurangan emisi gas rumah kaca  telah dihitung menggunakan metode ilmiah, diverifikasi oleh pihak independen, dan tercatat secara resmi.

Dari Mana Nilai Ekonomi Itu Berasal?

Nah, untuk memahami bisnis karbon ini, misalnya  ada dua perusahaan, perusahaan pertama telah berinvestasi dalam energi bersih, menjaga kawasan hutan, merehabilitasi lahan kritis, atau menanam kembali pohon di wilayah yang sebelumnya rusak. Berkat upaya itu, jumlah karbon dioksida (CO₂) yang dilepaskan ke atmosfer berhasil dikurangi.

Sementara perusahaan kedua masih menghasilkan emisi dalam jumlah besar, meski terus berupaya memperbaiki teknologi produksinya, proses transisi menuju industri rendah karbon membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Dalam kondisi seperti itu, perusahaan kedua dapat membeli kredit karbon yang dihasilkan perusahaan pertama sebagai bagian dari upaya memenuhi target pengurangan emisi.

Sebut saja, pihak yang berhasil menjaga lingkungan memperoleh penghargaan ekonomi karena telah memberikan manfaat bagi iklim global.

Namun, tentu saja proses tersebut tidak bisa dilakukan asal-asalan. Setiap ton karbon yang diklaim harus benar-benar terbukti. Di sinilah integritas menjadi faktor paling penting dalam bisnis karbon.

Mengapa Hutan Menjadi Sangat Penting?

Hutan sering disebut sebagai paru-paru dunia, sebutan tersebut bukan tanpa alasan.

Melalui proses fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya di batang, akar, daun, hingga tanah. Semakin luas kawasan hutan yang terjaga, semakin besar pula kemampuan menyerap karbon.

Sebaliknya, ketika hutan ditebang atau dibakar, karbon yang selama puluhan bahkan ratusan tahun tersimpan akan kembali dilepaskan ke atmosfer. Emisi inilah yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Oleh sebab itu, dalam ekonomi modern, hutan tidak lagi hanya dinilai dari jumlah kayunya.

Hutan yang tetap lestari juga menghasilkan jasa lingkungan yang memiliki nilai ekonomi. Selain menjaga ketersediaan air, mencegah banjir dan longsor, melindungi habitat satwa liar, serta mempertahankan keanekaragaman hayati, hutan juga membantu menyerap emisi karbon yang menjadi salah satu penyebab perubahan iklim.

Ini mengapa banyak negara mulai berlomba menjaga hutannya, nilai ekonomi hutan tidak lagi berhenti pada hasil tebangan, tetapi juga pada kemampuan menyerap karbon yang dapat menghasilkan kredit karbon.

Mengapa Perlu Sistem yang Ketat?

Meski demikian, peluangnya besar, bisnis karbon tidak lepas dari tantangan.

Misalnya lagi,  jika seseorang menjual satu mobil kepada dua pembeli sekaligus, tentu akan muncul sengketa karena satu barang diklaim oleh lebih dari satu orang.

Hal serupa juga bisa terjadi dalam perdagangan karbon.

Hal itu tentu harus jadi perhatian sebab, tanpa sistem pengawasan yang baik, satu pengurangan emisi bisa saja dijual berkali-kali kepada pihak yang berbeda. Praktik seperti ini dikenal sebagai double counting atau penghitungan ganda dan menjadi salah satu kekhawatiran terbesar investor.

Oleh sebab itu pemerintah terus memperkuat tata kelola karbon nasional melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)  dikelola  Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).

Apalagi melalui sistem tersebut, setiap unit karbon memiliki identitas digital yang dapat ditelusuri sejak proyek didaftarkan, melalui proses validasi dan verifikasi, diterbitkan menjadi kredit karbon, diperdagangkan, hingga akhirnya dinyatakan selesai digunakan (retirement).

Dengan sistem ini, tentu pemerintah ingin memastikan setiap kredit karbon hanya memiliki satu identitas dan tidak dapat diklaim lebih dari satu kali.

Langkah ini setidaknya menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan investor terhadap pasar karbon Indonesia.

Dalam konferensi pers internasional bertajuk Indonesia’s Carbon Economy Frontier: Decoding the SRUK and Its Impact on Green Investment, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat belum lama ini menegaskan  pasar karbon bukanlah tujuan akhir pembangunan. “Pasar karbon bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mempercepat pembiayaan transformasi energi, industri, dan lingkungan Indonesia,” ujar Menteri Jumhur.

Karbon yang diperdagangkan, jelasnya harus berasal dari pengurangan atau penyerapan emisi yang nyata, terukur, dapat diverifikasi, serta memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.

Hal itu tentu juga, pemerintah tidak ingin pasar karbon hanya menjadi aktivitas perdagangan semata, melainkan benar-benar mendorong investasi pada kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.

Apa Manfaatnya bagi Masyarakat?

Sementara untuk masyarakat awam, istilah pasar karbon sering kali terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari, padahal, manfaatnya bisa dirasakan secara langsung apabila dikelola dengan baik. Masyarakat adat yang selama ini menjaga kawasan hutan, kelompok tani hutan yang melakukan rehabilitasi lahan, hingga masyarakat pesisir yang merawat hutan mangrove berpotensi memperoleh manfaat ekonomi melalui skema pembagian manfaat (benefit sharing) dari proyek karbon.

Artinya, menjaga alam tidak lagi hanya dipandang sebagai kewajiban moral, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan. Selain itu, berkembangnya ekonomi karbon diperkirakan akan mendorong lahirnya berbagai pekerjaan baru atau green jobs. Peluang tersebut muncul diberbagai sektor, mulai dari energi terbarukan, rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah, pengukuran emisi, jasa verifikasi, hingga pengembangan teknologi lingkungan.

Sedangkan untuk generasi muda sendiri, masalah ini sebenarnya bisa membuka kesempatan untuk bekerja dibidang yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya menjaga bumi.

Hutan Bukan Lagi Lahan Kosong

Selama bertahun-tahun, banyak kawasan hutan dipandang sebagai lahan yang belum dimanfaatkan sehingga harus dibuka demi pembangunan ekonomi. Tentu cara pandang tersebut kini mulai bergeser.

Dalam ekonomi hijau, hutan yang tetap berdiri justru memiliki nilai yang semakin besar. Ia menjadi penyimpan karbon, penyedia air bersih, pelindung keanekaragaman hayati, sekaligus aset ekonomi yang dapat menarik investasi melalui mekanisme kredit karbon.

Bisnis karbon bukan berarti semua persoalan lingkungan selesai, sebab pengawasan yang ketat, transparansi, perlindungan hak masyarakat adat, serta pembagian manfaat yang adil tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dijaga.

Tanpa tata kelola yang baik, bisnis karbon justru berpotensi menimbulkan konflik atau hanya menguntungkan segelintir pihak,  sebab, sistem registri yang transparan seperti yang sedang diperkuat pemerintah menjadi fondasi penting agar pasar karbon Indonesia memiliki kredibilitas di mata dunia.

Menjaga Hutan, Menjaga Masa Depan

Indonesia memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Potensi tersebut bukan hanya penting bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi modal ekonomi di era transisi menuju pembangunan rendah karbon.

Di masa lalu, hutan sering kali dihargai karena kayunya. Namun dunia sekarang mulai menyadari bahwa pohon yang tetap hidup bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan pohon yang ditebang.

Itulah bisnis karbon pada dasarnya bukan cuma soal perdagangan, mekanisme ini merupakan cara baru untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang menjaga alam. Semakin banyak hutan yang lestari, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh manfaat ekonomi sekaligus berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

Intinya, pesan  ingin dibangun dari ekonomi karbon sebenarnya sederhana, hutan bukan lagi sebagai  sumber kayu, melainkan aset masa depan, apalagi saat hutan tetap hijau, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satwa liar atau lingkungan, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam dan oleh generasi mendatang yang akan mewarisi bumi yang lebih sehat. (***)