Ini Bukan Tugas Pemerintah Saja, Indonesia Butuh Sembilan Juta Talenta Digital

DALAM 15 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan sedikitnya sembilan juta talenta digital. Pemerintah harus merespon secara cepat kebutuhan akan sumber daya manusia ini melalui berbagai program pembentukan talenta digital secara nasional.

“Penyiapan ahli digital adalah keniscayaan. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, peran kampus sangat penting untuk menciptkan tenaga digital guna memenuhi jenis-jenis pekerjaan baru sebagai dampak transformasi digital,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, dalam sambutan yang disampaikan secara daring di hadapan Sivitas Akademika Universitas Pancasila pada Dies Natalis ke-55 dan Wisuda Sarjana, Sabtu.

Dilansir dari InfoPublik.id, Tema kegiatan adalah Indonesia Bangkit Pasca Pandem COVID-19 Melalui Pengembangan SDM Unggul dan Ekonomi Digital Berlandaskan Nilai Luhur Pancasila. Terkait tema ini, Menkominfo mengungkapkan berbagai fakta yang menunjukkan dampak serius dari Pandemi COVID-19. Meski demikian, bangsa Indonesia memiliki optimisme yang tertanam dalam nilai luhur Pancasila.

Menurutnya, sebagai hasil sintesis dialektika dalam membangun bangsa dan negara, Pancasila tidak berhenti pada aspek teoritik saja. “Ini menunjukkan kekokohannya, termasuk dalam menghadapi pandemi, Pancasila membuka ruang sebagai driving force menuju pemulihan paska pandemi,” jelasnya.

Nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan dalam menyumbangkan SDM bidang digital yang beradab dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkeadilan. “Semangat itu relevan dengan program Kemkominfo dalam mendorong transformosai digital. Kemkominfo bekerjasama dengan industri global dan menggandeng universitas untuk ikut serta dalam program talenta digital,” jelasnya.

Senada dengannya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan industri start up mendapat dukungan yang sedemikian besar dari pemerintah. “Begitu banyak skema program atau pelatihan dari pemerintah, khusus dari Kemkominfo,” katanya yang hadir secara langsung pada kegiatan tersebut.

Perkembangan teknologi digital tidak bisa ditahan, sebaliknya justru harus didorong secepat mungkin, agar ada nilai tambah ekonomi digital yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Kata kuncinya, nilai luhur Pancasila, apapun kerjanya, sebagai alat imbangnya adalah Pancasila,” katanya.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Rektor Universitas Pancasila Prof Edie Toet Hendratno mengatakan PR terbesar bangsa adalah mengikis budaya yang menghambat kemajuan agar kemunduran tidak semakin parah. “Kita perlu bersungguh-sungguh melakukan upaya rekayasa sosial untuk memastikan bangsa ini tidak bergerak mundur menjelang peluang bonus demografi dan 100 tahun Indonesia,” katanya di acara yang berlangsung secara hybrid di Gedung Serba Guna Kampus dan sebagian diikuti wisudawan secara daring.

Rektor berharap para wisudawan menggunakan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan untuk membangun nilai-nilai baik untuk bangsa dan negara, serta aktif berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa dengan nilai-nilai untuk kemajuan bangsa. “Jagalah nama almamater kampus sebaik-baiknya. Terapkanlah nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap perbuatan dan perilaku di masyarakat,” tegasnya.(***)