H Firdaus Komar, Rekam Jejak dan Pusaran Politik Uang ke Kursi PWI 1

KONFERPROV PWI Sumsel 2019 tak terbantahkan telah menetapkan H Firdaus Komar dari Berita Pagi sebagai Ketua PWI Sumsel periode 2019-2024.

Meski demikian, kalau ada temuan money politics (politik uang), ketua terpilih harus mengundurkan diri. Ini sesuai salah satu item dalam pakta integritas yang ditandatangani kandidat sebelum pemilihan putaran kedua. Ini juga berarti, kalau sampai akhir masa jabatannya Firdaus Komar tidak mengundurkan diri, Konferprov PWI 2019 bersih dari money politics.

Kemenangan tersebut membawa catatan tersendiri bagi sosok aktivis HMI ini. Alumni FKIP Unsri ini sempat dua kali gagal di pentas suksesi PWI Sumsel. Kedua  suksesi itu terjadi di era kepemimpinan Gubernur Sumsel  H Alex Noerdin.  Dalam dua suksesi itu, perolehan suara Firdaus selalu melenceng dari prediksi. Dan dengan hasil itu,  harus bersedia menjadi sekretaris selama dua periode mendampingi ketua yang sama, H Octaf Riyadi SH. Justru ketika H Alex Noerdin telah berakhir jabatannya dan digantikan H Herman Deru, suami Anisatul Mardiah (mantan anggota KPU dan  tercatat sebagai Ketua Timsel KPU Sumsel) ini bisa meraih jabatan ketua.

Ini menunjukkan secara eksplisit, tidak ada campur tangan   penguasa, dalam hal ini kepala daerah dalam proses suksesi organisasi para kuli tinta, yang memang harus besih dari intervensi. Sepengamatan saya dan dari pernyataan-pernyataan H Alex Noerdin maupun Herman Deru kepada publik dan melalui media massa, mereka bersikap netral. Mendukung siapa pun yang terpilih. Bahkan merestui siapa pun yang  terpilih. Artinya, tidak ada yang luar biasa –lawan dari biasa— dalam proses suksesi ini. Meskipun Alex Noerdin dan Heman Deru merupakan dua rival yang selalu berseberangan dalam suksesi  Sumsel 1, dalam menyikapi suksesi PWI keduanya bersikap netral.

Kedua Gubernur Sumsel berbeda periode dan masing-masing pernah menjadi bupati  di wilayah yang berbeda tersebut, selama ini dikenal sangat   dekat dan familiar dengan profesi kuli disket. Mereka menyadari bahwa keberadaan wartawan sangat strategis dalam proses melaksanakan kekuasaan.

Sama halnya dengan sang penakluk, Napoleon Bonaparte sang kaisar  Prancis, yang kutipannya selalu dipilih orang, “Saya lebih takut kepada 10 wartawan, daripada 100 divisi tentara musuh. Wartawan itu cerewet, pengecam, penasihat, pengawas, penguasa, dan guru bangsa. Empat surat kabar musuh lebih aku takuti, daripada seribu bayonet.”

Tentu saja, ini sangat dipahami oleh kedua tokoh tersebut.  Hanya saja, keduanya memiliki sikap yang sama bahwa suksesi organisasi yang beranggota  ratusan  wartawan ini, tidak perlu dicampuri. Itulah pernyataan resmi kepada publik baik secara langsung maupun melalui  tulisan jurnalis. Itu mereka ungkapkan saat sama-sama masih berkuasa.

Ketika, ada yang kini sudah melepas kekuasaannya, kita berharap sikap yang sama masih mereka pegang teguh. Sehingga ketika ada rumor turun tangannya orang berpengaruh saat hari H Konferprov PWI Sumsel 2019 di Asrama Haji, seakan dapat segera terbantahkan.Baik Herman Deru maupun Alex Noerdin memang sama-sama tidak berada di arena Konferprov.

Hanya bedanya, Mawardi Yahya tampil dalam momen silaturahmi di sela-sela penetapan tatib mewakili Gubernur Sumsel.  H Alex Noerdin, wajar tidak hadir, baik secara langsung maupun mengirim perwakilan, karena memang beliau sibuk mengurus pencalegan. Artinya, keduanya, bisa diartikan memang tidak berkepentingan  langsung dengan urusan suksesi ini. Karenanya, patut dipertanyakan kalau ada rumor yang menyatakan bahwa aroma politik menyelusup  ke dalam arena suksesi PWI Sumsel. Asap boleh saja membuat sesak. Boleh saja nenek moyang kita membuat peribahasa, “tak ada asap kalau tak ada api”. Tapi saya yakin, asap bahkan api nya pun tak ada di arena Konferprov itu. Kalau kompornya, siapa yang tahu? Saya pun tak tahu. Semoga politik uang tak ditemukan dalam pusaran Konferprov PWI Sumsel 2019.

Panas

“Pertarungan” antarkandidat cukup ketat dan panas dari awal sejak belum ada nama secara resmi melaju, sampai detik-detik terakhir pemilihan putaran pertama yang dilakukan dengan tanpa ada bakal calon. Hingga di putaran kedua, Hadi Prayogo yang pernah menjadi Sekretatis  DKP PWI Sumsel menarik diri dari arena. Sehingga yang bertarung tinggal tersisa tiga kandidat, Firdaus Komar, Aan Sartana, dan Jon Heri. Ketiganya adalah pengurus aktif PWI Sumsel periode 2014-2019. Dengan jabatan strategis di posisi wakil ketua dan sekretaris.

Kemenangan diraih Firdaus Komar dengan perolehan 199 suara.  Perolehan ini meningkat tajam dibanding putaran pertama yang mencapai tertinggi 155 suara. Artinya, mendapat tambahan 44 suara. Diperkirakan sumbangan dari kubu Aan Sartana yang bergabung plus suara dari kubu Hadi Prayogo yang memang diberi kebebasan untuk menentukan sikap.

Perolehan suara ini,  menyisihkan Jon Heri yang raupan  suaranya justru menyusut dbanding putaran pertama. Putaran pertama mendapat 111, di putaran kedua berkurang dua suara sehingga tersisa 109 suara. Dengan perolehan ini, trio pimpinan sidang, Marshal (Jembatan Informasi),  Nurul Palah (Berita Pali), dan Nurmala (Satelit Info), telah mengetukkan palu pertanda sahnya penghitungan dengan menempatkan Firdaus Komar sebagai ketua terpilih sekaligus ketua formatur.

Rekam Jejak

Dari biodata yang ditampilkan  dalam visi dan misi tergambar bagaimana sejarah profesi, pengalaman organisasi, dan prestasinya. Mengawali sebagai wartawan Sriwijaya Post 1995-2005, kandidat Hadi Prayogo merupakan rekan dan pernah menjadi atasannya. Bahkan ketika keduanya dipercaya mengelola Tribun Batam. Di media ini pula, Ketua DKP terpilih, H Kurnati Abdullah berkarier sampai pensiun. Bedanya, ketika itu Kurnati Abdullah juga berstatus sebagai PNS.

Sukses selanjutnya diraih Firkom (panggilan akrabnya) di Berita Pagi yang dikelolanya sejak 1995 hingga sekarang. Di media ini,    ayah lima anak ini, bergabung sebagai perintis bersama H Atal S Depari  yang kini Ketua Umum PWI Pusat. Media Berita Pagi yang terbit harian ini, informasinya merupakan milik keluarga H Alex Noerdin. Jadi ada benang merah keterkaitan lintas peristiwa dalam karier dan organisasi diantara tokoh-tokoh ini. Tapi ini bukan untuk menegaskan bahwa, hubungan itu kemudian bisa ditarik untuk kepentingan suksesi PWI Sumsel. Bisa saja, itu semua hanya kebetulan belaka.

Sama halnya, ketika tokoh Sriwijaya Post, H Soleh Thamrin  memberikan mandat kepada kubu Firkom, kemudian dipertunjukkan untuk mempengaruhi psikologis kubu kandidat lain yang berasal dari media tersebut.

Rekam pengalaman organisasi Firdaus dimulai Senat Mahasiswa FKIP Unsri 1990-1991, Senat Mahasiswa Unsri (SMPT) 1991-1992. Setelah  tamat, aktif juga di Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unsri. Lalu di HMI Badko Sumbagsel 1993-1995. Dilanjutkan di PWI Sumsel dari 1999 sampai 2019, arti ya sudah bercampur selama 20 tahun. Diawali dari Ketua SIWO, wakil sekretaris, dua kali sekretaris, dan terakhir jabatan tertinggi sebagai ketua. Selain itu, di ICMI dan KAHMI aktif di bidang media.

Pengalaman organisasi ini sepertinya dimanfaatkan secara maksimal oleh Firdaus. Jaringan yang terbangun selama ini dirangkumnya kembali. Dukungan dari Unsri dirangkulnya untuk membuka akses ke arah tertentu. Begitupun lingkaran HMI, KAHMI, dan ICMI juga dicobanya untuk ikut mensuport, minimal doa.

Terlihat, dia roadshow ke beberapa kabupaten kota yang ada rekannya sesama di organisasi ini menjadi tokoh. Dari beberapa informasi peserta Konferprov PWI dari beberapoa daerah pun didapat info ada pesan-pesan halus mendukung kandidat tertentu. Seorang aktivis HMI yang kini dekat dengan Herman Deru, Rebo Iskandar juga tampak hadir di arena Konferprov. Road show ke kabupaten se-Sumsel mensosialisasikan posisi sebagai kandidat tetap dilakukannya meskipun ada kandidat yang sudah memastikan didukung oleh  loyalis 13 kabupaten se-Sumsel. Di sela-sela itulah, silaturahmi dengan jaringan HMI dipoles.

Begitupun keberadaannya yang mengakar di PWI juga merupakan modal besar. Apalagi, di periode terakhir dia menjabat sekretaris. Sementara Jon Heri dan Aan Sartana menjabat wakil ketua. Dengan posisi sekretaris, semua permohonan perpanjangan kartu atau pun pembuatan kartu baru, baik untuk anggota muda maupun anggota biasa, termasuk untuk ikut UKW,  melalui tanda tangannya dan ketua. Apa ini salah? Tentu saja tidak. Begitupun ketika petugas sekretariat, Haulah Abdullah pun berada di posisi pendukungnya. Meskipun kepada   pengurus lain dan anggota PWI lainnya, dia menyatakan netral. Ini pun tidak bisa disalahkan. Ini semata-mata adalah potensi yang bisa diberdayakannya.

Karenanya, ketika  jumlah anggota PWI, baik anggota biasa  maupun seumur hidup kemudian membludak, tentu ini juga bisa menjadi gambaran bahwa PWI organisasi wartawan yang diminati. Data awal yang dkeluarkan sekretariat,  tercatat 362 anggota yang punya hak pilih. Terdiri dari 340 anggota biasa dan 22 seumur hidup. Lalu mendekati waktu pemilihan, sekretariat mengeluarkan data update dengan jumlah pemilih mencapai 496, terdiri dari 474 anggota biasa dan 22 seumur hidup. Dan tanggal 22 Januari 2019,   pengurus pusat mengeluarkan daftar anggota yang divalidasi bisa memilih, sebanyak 463 orang. 32 di antaranya dinyatakan batal untuk memilih meskipun sudah terdaftar sebagai anggota biasa. Itu karena berbagai hal, antara lain tidak memenuhi persyaratan PD PRT.

Sekretaris dan sekretariat  yang sejalan membuat langkah-langkah pengurusan kartu baru ataupun peningkatan status menjadi lancar. Beberapa orang yang memproses kartu dan  berhubungan sekretariat mendapat bisikan untuk mendukung kandidat tertentu. Memang ini tidak secara pasti membuat mereka yang berurusan tersebut kemudian diyakini pasti memilih kandidat tersebut. Potensi ini kemudian disadari para kandidat lainnya, seperti Aan Sartana (Palteve), Hadi Prayogo (Sriwijaya Post), dan Jon Heri (Jembatan Informasi).

Mereka kemudian bersama Ketua Panpel H Anwar Rasuan membuat kesepakatan untuk meminimalisasi kemungkinan penyalahgunaan surat mandat. Surat mandat ini sendiri memang diperbolehkan dalam PD PRT bagi anggota yang punya hak suara namun berhalangan hadir. Yang bersangkutan bisa menguasakan kepada anggota biasa lain. Setiap anggota biasa boleh membawa tiga surat mandat. Tanpa kehadiran langsung  Firdaus Komar, saat itu mendelegasikan kepada  Ketua Tim Suprapto Ramadhan, disepakati masing-masing kandidat mendapat kuota 30 surat mandat yang diberi nomor tertentu. Secara lisan komitmen itu disepakati. Meskipun akhirnya tak jelas, apakah para kandidat masih memegang komitmen tersebut. Terbukti dengan bertaburannya surat mandat dengan alasan tak ada dalam PD PRT pasal atau ayat yang membatasinya.

Dalam perkembangannya, tanpa konfirmasi kepada para kandidat, ternyata Ketua Panpel  juga mengeluarkan form surat mandat untuk khusus/umum. Tanpa melalui kandidat. “Jumlahnya tidak banyak,” kata Anwar Rasuan ketika dikofirmasi beberapa kandidat.

Saat Konferprov, ternyata terungkap, tiga kandidat, Aan Sartana, Jon Heri, Hadi Prayogo tidak maksimal menggunakan  surat mandat tersebut. Total paling banyak hanya 45 surat mandat dari ketiga kandidat. Kalau kemudian ada 113 mandat yang masuk ke panitia berarti  113 dikurangi 45 = 68.

Setidaknya dari 155  perolehan suara Firdaus Komar di putaran pertama, sebesar 68 suara diperkirakan berasal dari pemilih bermandat. Tapi, persoalan ini pun sulit untuk diperjelas ataupun dipersoalkan karena PD PRT memang tidak mengatur pembatasan mandat. Hanya saja, ada komitmen lisan yang tak dipenuhi.Tokoh legendaris PWI Sumsel, H Kurnati Abdullah yang bersuara ketika Jon Heri menyinggung soal kesepakatan kandidat di arena Konfenprov. “Tak ada pasal yang membatasi surat mandat,” ujar Kurnati Abdullah yang kemudian terpilih sebagai Ketua DKP PWI Sumsel.

Berbagai prestasi juga dicatat Firdaus Komar, diantaranya saat HPN ke-64 tahun 2010 sebagai ketua panitia. Saat HPN yang dihadiri Presiden SBY, beberapa tokoh pers menandatangani Piagam Palembang yang isinya antara lain  mengatur tentang Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) yang merupakan program PWI Pusat  dan UKW. Gubernur Sumsel ketika itu, H Alex Noerdin membuat catatan khusus bagi perkembangan pers di Indonesia. Fidaus Komar, ketika itu  sebagai sekretarius PWI Sumsel. Selain itu, dua buku berkaitan pers diterbitkannya. Kemerdekaan Pers antara Jaminan dan Ancaman (terbit 2013) dan Piagam Palembang (terbit 2014).

Di era kepemimpinan Alex Noerdin sebagai gubernur Sumsel, pers di Sumsel bahkan di Indonesia memang  mendapat sentuhan maksimal. Sehingga layak disebut fenomenal.  Akankah, sinergisitas antara pers, khususnya PWI Sumsel  yang dinahkodai Firdaus Komar  juga bisa membuat dan mencatat hal yang fenomenal? Waktu yang akan menjawabnya.

Berbagi program unggulan, memang telah digagas Firdaus. Dari beberapa sumber dan dari paparan visi dan misi dalam Konferprov, saya mencatat beberapa program tersebut. Semoga bisa direalisasikan bersama Ketua DKP PWI Sumsel, H Kurnati Abdullah.

Firdaus ingin mewujudkan keorganisasian yang modern bermartabat dan terbuka berbasis digital, mewujudkan anggota PWI berkualitas profesional, beretika, dan berwawasan, mewujudkan PWI Sumsel yang mampu bersinergi ke dalam dan ke luar dan memiliki bargaining dengan stakeholder untuk kepentingan anggota dan organisasi, mewujudkan kebersamaan dan solidaritas sesama keluarga anggota PWI dan meningkatkan program pendidikan formal dan non formal bagi seluruh anggota PWI Sumsel.

Selain itu di bidang pembelaan wartawan,  Firdaus berjanji akan maksimalkan peran LBH PWI Sumsel. Mengedukasi para wartawan terkait dampak hukum akibat pemberitaan dari UU tentang Pers dan UU ITE. Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk bersinergi terkait dengan pembelaan wartawan.

Sedangkan di bidang pendidikan, program Firdaus akan mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin materi uji kompetisi wartawan dan bekerja sama dengan stakeholder menyelenggarakan UKW gratis bagi anggota PWI Sumsel. Mengadakan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk anggota PWI dan anak wartawan PWI mendapat beasiswa khusus (Salah satunya dengan STISIPOL Candradimuka selama ini diskon 20 persen ditingkatkan menjadi 50 persen).

Bidang kesejahteraan, Firdaus akan mengaktifkan koperasi wartawan PWI Sumsel dan mengaktifkan organisasi IKWI dengan menggelar arisan keluarga dan pengurus PWI Sumsel secara rutin. Seksi SIWO,bila terpilih,  dia akan melakukan kerja sama dengan KONI dan induk olahraga mengadakan edukasi dan penataran bidang olahraga khusus wartawan olahraga.

Semoga semua itu bisa terealisasi. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersama pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi memang dituntut untuk bisa bersinergi. Semoga sinergisitas itu tercipta, dan wartawan Sumsel semakin  profesional dan bermartabat.  Tanpa melupakan independensi dan tetap melakukan kontrol sosial. Kita tunggu saja, mampukah Firdaus Komar membuka akses ke Gubernur H Herman Deru. Karena bagaimana pun, figurnya sangat melekat dengan pemilik media  tempatnya bekerja. Meskipun ada penjelasan bahwa hubungan itu lebih bersifat profesional, cukup sulit untuk bisa diterima.  (**)

Penulis: Muhamad Nasir

Pengurus PWI Sumsel Periode 2014-2019