OKI Matangkan RKPD 2021, Ini 5 Agenda Strategis Yang Dibahas
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Kamis, 12 Mar 2020
- visibility 831
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEMKAB Ogan Komering Ilir (OKI) mematangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2021.
Tujuannya untuk menyelaraskan usulan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan serta rancangan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dengan program prioritas nasional.
Forum yang di buka Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. M Djakfar Shodiq di Aula Bappeda OKI, Kamis (12/3/2020) itu membahas lima agenda strategis antara lain, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi dan birokrasi serta transformasi ekonomi.
Kepala Bappeda OKI, Makruf, CM, S. IP mengatakan prioritas daerah dalam mendukung program nasional diantaranya dengan meningkatkan pemenuhan sejumlah indikator seperti standar pelayanan minimal dibidang pendidikan, kesehatan, penggulangan stunting, serta perlindungan perempuan dan anak.
“Goal kita adalah penurunan angka kemiskinan dengan meningkatkan sejumlah indikator dibidang SDM” kata Makruf.
Dibidang infrastruktur yang menjadi perhatian khusus antara tambah Makruf terkait pemenuhan Standar Pelayana Minimal Air bersih, sanitasi, dan perumahan.
“Juga peningkatan dan perbaikan ruas jalan, jembatan serta irigasi untuk menjadi daya dukung ekonomi masyarakat” tandasnya.
Sementara Wakil Bupati, Djakfar Shodiq mengungkap pentingnya sinkronasi antara usulan masyarakat dengan rancangan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah serta program prioritas nasional dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2021.
‘’Setiap pembangunan pastinya harus diawali dengan perencanaan. Forum ini awal dari meletakkan rancangan program menetapkan rencana kerja pemda untuk tahun berikutnya. Ini merupakan suatu kewajiban untuk kita semua, bagaimana agar tercipta keterbukaan sebagai pemangku kepentingan yang merencanakan sesuatu secara efisien sesuai dengan peraturan perundang undangan,’’ ujarnya.
Wabup melanjutkan, setiap rupiah yang digelontorkan harus ada multiplayer efek. Mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi publik.
‘’Harus berdampak baik kepada rakyat. Bagaimana kita melihat bahwa apa yang dikerjakan itu adalah kebutuhan rakyat,’’ terang dia.[***]
Laporan : Indra/OKI
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar