Setahun Ratu Dewa, Dari Klaim Data ke Uji Lapangan

SETAHUN memimpin Palembang, Wali Kota Ratu Dewa memaparkan capaian pembangunan. Pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kemiskinan menurun, inflasi terkendali, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masuk kategori sangat tinggi, dan tingkat pengangguran terbuka berkurang.

Secara data, arah pembangunan terlihat positif, namun ukuran utama tidak berhenti pada angka, melainkan sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar Kamis (2/4/2026) menjadi titik uji arah tersebut. Forum ini bukan hanya agenda tahunan, tetapi ruang evaluasi dan penajaman kebijakan. Pemerintah kota memanfaatkan Musrenbang untuk menyelaraskan program sekaligus memastikan perencanaan ke depan tidak melenceng dari kebutuhan riil di lapangan.

Dalam sambutannya, Ratu Dewa menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik. Ia mendorong penguatan sumber daya manusia, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pernyataan ini menandai pergeseran pendekatan, dari pembangunan berbasis infrastruktur menuju pembangunan yang lebih menyentuh kualitas hidup.

Namun, perubahan pendekatan tidak otomatis menghasilkan perubahan dampak. Pembangunan fisik relatif mudah diukur karena terlihat secara langsung.

Sebaliknya, peningkatan kualitas hidup masyarakat memerlukan waktu, konsistensi kebijakan, serta distribusi program yang tepat sasaran. Tanpa itu, capaian hanya akan berhenti pada laporan administratif.

Data makro yang disampaikan pemerintah kota perlu dibaca secara lebih kritis. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan pemerataan. Penurunan angka kemiskinan belum tentu menggambarkan kondisi seluruh kelompok masyarakat. IPM yang tinggi juga bersifat agregat dan tidak selalu mencerminkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di semua wilayah.

Karena itu, Musrenbang menjadi instrumen penting untuk mengoreksi arah pembangunan. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, provinsi, serta perwakilan kementerian guna menyusun prioritas yang lebih terarah.

Kepala Bappeda Kota Palembang, Korlena, menyampaikan  fokus pembangunan ke depan mencakup pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, layanan kesehatan, dan akses pendidikan.

Empat sektor itu menunjukkan tantangan pembangunan masih bersifat mendasar. Artinya, capaian yang ada belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan struktural.

Pemerintah masih perlu memastikan setiap program yang dirancang benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan, bukan hanya memperkuat indikator di tingkat atas.

Peluang baru

Tema pembangunan 2027 yang diusung, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penguatan daya saing daerah, mengarah pada strategi yang lebih agresif. Pemerintah kota ingin mendorong investasi sebagai motor pertumbuhan. Strategi ini dinilai penting untuk mempercepat pergerakan ekonomi dan membuka peluang baru.

Namun, peningkatan investasi juga membawa konsekuensi. Tanpa kesiapan tenaga kerja lokal, penguatan regulasi, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, manfaat ekonomi berpotensi tidak merata.

Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan hanya akan terkonsentrasi pada sektor tertentu tanpa memberikan efek luas bagi masyarakat.

Selain itu, efektivitas Musrenbang sangat bergantung pada kualitas partisipasi publik. Selama ini, forum perencanaan sering dipandang sebagai formalitas administratif.

Padahal, keberhasilan Musrenbang ditentukan oleh sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar masuk dalam dokumen kebijakan dan diimplementasikan secara nyata.

Pemerintah kota mendorong peserta untuk menyampaikan ide dan gagasan. Tantangan berikutnya adalah memastikan usulan tersebut tidak berhenti sebagai catatan.

Diperlukan mekanisme seleksi, pengawalan, dan evaluasi yang jelas agar partisipasi publik memiliki dampak konkret terhadap kebijakan.

Evaluasi satu tahun kepemimpinan menjadi momentum penting untuk membaca capaian secara objektif. Data yang disampaikan dapat menjadi dasar perencanaan. Namun uji utama tetap berada di lapangan, pada kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pembangunan tidak berhenti pada laporan kinerja atau indikator statistik. Ukurannya lebih sederhana dan konkret, apakah layanan publik membaik, biaya hidup lebih terkendali, dan peluang kerja semakin terbuka. Jika indikator tersebut belum terasa luas, maka perencanaan perlu dikoreksi.

Musrenbang RKPD 2027 menjadi langkah awal untuk memastikan arah pembangunan tidak hanya tepat dalam perencanaan, tetapi juga efektif dalam pelaksanaan.

Dari forum ini, klaim berbasis data mulai diuji secara nyata. Hasilnya tidak ditentukan oleh angka yang disampaikan hari ini, melainkan  sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan dampaknya dalam waktu ke depan. (***)