Demo di Kantor Gubernur Sumsel, Koordinator Aksi Suarakan Sekolah Tempat Belajar Bukan untuk Cari Untung

Palembang – Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Untuk Indonesia Cerdas menggelar aksi terkait permasalahan sekolah gratis di halaman Kantor Gubernur. Rombongan ini ditemui langsung oleh Gubernur Sumsel H.Herman Deru, Senin (13/5/2019).

Koordinator Aksi, Ade Indra Chaniago ketika menyampaikan orasinya di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, mengatakan sekolah tempat belajar bukan tempat mencari untung. “Kami menolak segala bentuk pungutan di sekolah bertopeng komite dengan alasan apapun karena memberatkan orang tua siswa,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan sekolah gratis yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumsel sekarang ini sudah menyimpang dari konsep awal, karena faktanya siswa harus membayar berbagai bentuk pungutan yang ditetapkan pihak sekolah dan komite. Gubernur Herman Deru juga diminta untuk membentuk tim melakukan penertiban segala bentuk pungutan di sekolah-sekolah negeri.

Selain itu meningkatkan anggaran pendidikan minimal 20% sesuai dengan amanat Undang- Undang. Sementara Gubernur Sumsel, Herman Deru ketika menjumpai massa  menggelar aksi damai itu mengatakan, dirinya berterima kasih telah diingatkan soal janji politik sekolah gratis.

Dikatakan Gubernur, sebenarnya ia telah berkomitmen menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak di Sumsel. Namun tahun 2017-2018 sebelum ia dilantik menjadi Gubernur telah terjadi keterlambatan pembayaran (transfer). Oleh karena itulah agar proses pendidikan ini terus berjalan komite dan pihak sekolah mengambil kebijakan memungut biaya.

“Waktu itu saya belum jadi Gubernur. Keterlambatan transfer itu terjadi 3 triwulan kurang lebih 9 bulan. Komitmen saya kalau bilang gratis ya gratis, jangan bilang gratis tapi tidak gratis,” jelasnya.

Dijelaskannya pasca dilantik 1 Oktober dirinya diharuskan membayar kurang lebih Rp96 miliar. Iapun berinisiatif mendahulukan membayar kepentingan itu yang diambil dari APBD.

Pada tahun 2019 ini jelas dia sekolah dibedakan berdasarkan cluster yakni sekolah gratis dan sekolah berbayar. Dari 437 sekolah SMA dan SMK yang ada sebanyak 27 sekolah di kab/kota masuk kategori sekolah mandiri.

Menurut Herman Deru, Ia ingin tak hanya siswa di kota saja yang mendapatkan fasilitas terbaik seperti AC di ruang kelas, dan makan gratis. Melainkan siswa di sekolah gratis yang jauh dari kota juga demikian.

“Saya tidak mau seperti itu saya ingin semuanya adil. Sekolah gratis tetap jalan hanya saja untuk  sekolah mandiri yang menggunakan fasilitas listrik, AC, asrama dan makan ini tidak mungkin digratiskan  karena tentu ini tidak akan balance jadinya” jelasnya.[**]

Sumber : Ant/rilis humas