Sumselterkini.co.id, – Di kampung nelayan yang mataharinya tak pernah telat bersinar dan ombaknya rajin menyapa perahu, ada satu pemandangan yang semakin sering muncul perempuan-perempuan bersarung, bukan hanya sibuk menjemur ikan, tapi juga duduk melingkar bicara soal zonasi laut, konservasi terumbu karang, hingga strategi ekowisata yang tak bikin lumba-lumba pindah kelurahan.
Iya, Pak, Bu. Laut bukan lagi urusan jantan belaka. Sudah lewat masa ketika laut cuma dikuasai mereka yang dadanya lebar dan suaranya seperti toa masjid. Kini, perempuan pun ikut menata ruang laut, dan hebatnya mereka melakukannya bukan dengan berteriak-teriak, tapi dengan ketekunan yang, kalau bisa dijual, pasti laku tujuh turunan.
Menurut Dirjen Penataan Ruang Laut Kartika Listriana, perempuan di wilayah pesisir itu seperti jaring rajutan nenek kuat, lentur, dan bisa menahan banyak beban tanpa mudah robek. Dari usaha mikro, pengolahan hasil perikanan, sampai penjaga nilai-nilai lokal, mereka bergerak senyap namun signifikan.
Bayangkan dapur yang tiba-tiba menjadi ruang rapat. Ibu-ibu yang dulunya hanya menghitung berapa ekor ikan cukup buat makan malam, kini ikut menghitung berapa kilometer pesisir boleh untuk wisata dan berapa hektare harus jadi kawasan konservasi.
Dan jangan salah, ini bukan main-main. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan sudah mengeluarkan dua Permen bukan permen yang manis itu, tapi Peraturan Menteri, yakni Permen KP No. 43/2023 dan Permen No. 51/2016, yang jadi semacam kitab suci untuk pengarusutamaan gender di laut dan pesisir. Jadi kalau ada yang bilang perempuan cuma cocok urus cucian, itu mungkin belum baca Permen ini.
Kerja sama KKP dengan FAO dan UN Women menghadirkan Sekolah Lapang Pesisir. Sekolah ini bukan buat belajar baca tulis, tapi buat perempuan pesisir belajar mengelola kawasan laut, melestarikan lingkungan, dan bahkan mengembangkan ekonomi kreatif berbasis laut. Bayangkan ibu-ibu dengan kerudung dan sandal jepit, berdiskusi tentang zonasi RZWP3K sambil sesekali nyruput kopi. Mungkin tak seklimis seminar internasional, tapi jangan remehkan dampaknya!
Di negara lain? Jepang contohnya. Ada komunitas perempuan nelayan di daerah Tohoku yang membentuk koperasi sendiri pasca-tsunami. Mereka membudidayakan tiram organik dan memasarkan hasilnya sampai ke Eropa. Di Norwegia, perempuan pengelola wisata bahari lokal malah dapat insentif khusus karena dinilai lebih telaten dan berorientasi jangka panjang.
Jadi kalau ada yang bilang, “Laut urusan lelaki!” Tolong korek kupingnya. Dunia sudah berubah, Bung!
Perempuan itu kalau urus laut, mirip kayak mereka urus dapur semua harus efisien, bersih, dan nggak ada yang mubazir. Kotoran dibuang, sisa dipilah, ikan disimpan rapi, dan jangan harap ada kecoa hidup lama di situ. Dalam konteks ruang laut, artinya ya zonasi jelas, konservasi jalan, dan semua yang tinggal di pesisir ikut dilibatkan.
Kartika Listriana sampai bilang, perempuan punya cara pandang yang lebih memperhatikan keberlanjutan, keamanan, dan keseimbangan. Lah iya, orang kalau emak-emak nyusun acara arisan aja bisa mikir jangka panjang sampai ke generasi cucu, masa urusan laut gak bisa?
Coba bayangkan dunia laut yang ditata ibu-ibu nelayan tak lagi ribut soal batas wilayah, terumbu karang diperlakukan seperti tanaman hias, dan setiap aktivitas pesisir didiskusikan sambil ngeteh sore. Kalau semua negara punya pendekatan begini, mungkin konflik laut bakal berkurang, dan bajak laut pun bakal jadi jobless, karena semua kebijakan diambil berdasarkan musyawarah dan rempah-rempah lokal.
Laut itu seperti rumah kedua bagi banyak masyarakat pesisir. Dan seperti rumah, kalau yang atur ibu-ibu, bisa dipastikan walau kadang cerewet, tapi rumah itu akan tetap bersih, tertata, dan hangat.
Maka, mari kita dukung lebih banyak perempuan masuk dalam kebijakan laut. Karena dalam dunia yang makin ribut ini, barangkali, suara paling bijak datang bukan dari pengeras suara, tapi dari sudut dapur yang aromanya masih amis ikan, tapi pikirannya seterang mercusuar.[***]
