Muba Komit Benahi Data Base Perkebunan & Kebun Rakyat Tidak Produktif  

PEMERINTAH Kabupaten Musi Banyuasin [Muba] komit Benahi Data Base Perkebunan & Kebun Rakyat Tidak Produktif perkebunan karet dan sawit.

Kepala Dinas Perkebunan Muba Iskandar Syahrianto pada acara Diskusi dengan Tema Musi Banyuasin Membangun Kawasan Industri Melalui Pendekatan Lanskap Ekologi, dan Komoditi Budaya Lestari, di Whydam Hotel Palembang, Selasa (3/12/2019).

Kadisbun Muba mengungkapkan ada 1,4 juta hektare luas lahan di Muba, dan sekitar 950 ribu hektare merupakan perkebunan kelapa baik kelapa sawit ataupun karet.

“Kami terus konsisten untuk kemajuan perkebunan Muba, cara yang dilakukan, yakni dengan penguatan lembaga petani berbasis data base lahan,” ungkap Iskandar.

Ia menjelaskan Pemkab Muba telah mendata pekebun/petani 1 : 50.000 dan akan diperkuat 1 : 2500 sehingga kedepan setiap persil tanah milik petani dapat diketahui pemiliknya.

“Kita sudah lakukan perbandingan dengan Thailand yang sudah lebih maju, dimana Raja mengetahui data base setiap persil kepemilikan lahannya,” ujarnya.

Lanjut Iskandar, kemudian, Dinas Perkebunan Muba juga akan melakukan upaya sertifikasi perkebunan milik masyarakat yang akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang.

Pendekatan Lanskap yuridiksi sertifikasi ini sebagai upaya menciptakan petani atau pekebun yang berdaulat dan mudah mengakses modal,” imbuhnya,

Selain pembenahan data base, Pemkab Muba juga konsen dalam pembenahan lahan perkebunan rakyat yang tidak produktif melalui replanting. Saat ini sudah mendapatkan dana peremajaan 12 ribu hektar dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk replanting.

“Sebut saja Perkebunan Sawit ada sekitar 350 ribu tanaman sawit, 80 persennya tidak berkualitas dan produktifitasnya rendah,” ucap Iskandar.

Ditempat yang sama Kepala Divisi UKMK BPDP-KS Helmi Muhansyah menambahkan, terkait hilirisasi pihaknya sangat mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Muba dan berharap juga direplikasi atau menjadi percontohan bagi daerah yang lain.

“Bahkan saat dari sisi risetnya, kami bekerja sama dengan ITB yang membuat katalisnya, kami bekerja sama mulai dari pendanaan hingga selesai. Sekarang tinggal bagaimana mengimplementasikannya dan Muba adalah salah satu tempatnya, mudah-mudahan kami berhasil mengkolaborasikannya. Selama untuk sawit kami siap mendukung penuh,” kata Helmi.

Mengenai Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) lanjutnya, keberhasilan luasan lahan yang didanai BPDP-KS bergantung pada rekomendasi teknis (rekomtek).

“Jika rekomtek sudah masuk di kami pasti akan kami salurkan, BPDP-KS hanya bekerja di belakang layar bukan yang mencari petaninya. Kuncinya ada di rekomtek yang benar kami support dan prosesnya juga tidak lama,” pungkasnya.[**]

Penulis : ril