Data Harus Selalu Update, Komisi VIII Terus Dukung Kerja Keras Mensos Perbaiki Data

KETUA Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengaku tidak ada masalah dengan gaya bicara Menteri Sosial Tri Rismaharini. Yandri menilai, apa yang dikerjakan Mensos, semata-mata untuk memperbaiki data kemiskinan, agar salur bantuan tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah, dan benar-benar ada perbaikan.

“Kalau saya nyaman-nyaman saja. Apa yang dikerjakan Bu Risma semata-mata untuk perbaikan data. Kita tahu data adalah masalah krusial. Bu Risma sedang bekerja keras memperbaiki data, agar puluhan juta orang miskin mendapat bantuan,” kata Yandri saat menjadi narasumber dalam program Kabar Petang TvOne seperti dilansir dari Kemensos belum lama ini.

Di lain pihak, Yandri malah melihat pembenahan justru harus dilakukan pada stakeholder. Yandri melihat sejumlah daerah sudah dikunjungi Mensos dan didapati datanya bermasalah. Sambil bercanda, Yandri menyatakan, daerah lain yang belum didatangi Bu Risma, sengaja menunggu dimarahi.

“Makanya itu, jangan sampai seperti itu. Kejadian di Gorontalo itu yang saya harapkan yang terakhir. Saya pastikan bilamana semua data itu baik enggak mungkin Bu Risma marah,” katanya.

Anggota Fraksi PAN ini meminta stakeholder yakni pemerintah daerah sampai ke tingkat RT/RW, dan para pendamping jangan main-main dengan data. “Di tingkat bawah itu, ayo perbaiki data. Jangan main-main. Saya rasa kalau ini dilakukan, akan baik-baik saja kok,” katanya.

Yandri memastikan, yang sedang dilakukan Mensos merupakan bentuk tanggung jawab dan karakter pemimpin yang bekerja dengan kesungguhan. “Kami di Komisi VIII ini kan ada grup dengan Bu Risma. Kalau ada WA sampai jam 2 malam, masih direspon lho sama Bu Risma,” katanya.

Terkait dengan tanggapan luas atas kunjungan Mensos ke Gorontalo, Yandri mengajak semua pihak mengambil pelajaran terbaik. “Inilah momentum untuk memperbaiki Kementerian Sosial sampai ke tingkat bawah. Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dukungan dari pusat sampai ke RT/RW,” katanya.

Ia berpesan, stakeholder seperti kepala desa jangan hanya masukkan data yang merupakan pendukungnya saja. Sementara tidak mendukung tidak dapat bantuan. “Maka semua pihak harus bekerja keras dan serius. Saya malah berharap, Bu Risma tidak berubah. Sebab Bu Risma sudah membuktikan dua periode jadi Wali Kota Surabaya sukses,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda, anggota Komisi VIII Bukhori Yusuf berpendapat senada. Ia sangat menyesalkan persoalan DTKS yang tak kunjung usai. Banyak oknum di tingkat kabupaten/kota maupun desa memanfaatkan DTKS untuk kepentingan tertentu.

“Fenomena itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Karena itu wajar, setiap kali menteri menemukan kekeliruan, apalagi penyimpangan, langsung berekspresi pembelaannya terhadap orang miskin,” katanya.(***)