Lansia Rentan Harus Dilindungi, Ekonomi Perak Jadi Peluang

SUMSELTERKINI.CO.ID- Perlindungan terhadap warga lanjut usia (lansia) perlu diperkuat seiring terbukanya peluang ekonomi perak (silver economy) di Indonesia menyusul pengembangan sektor ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu lansia hidup lebih sejahtera, mandiri, dan tetap mendapat akses layanan sesuai kebutuhan mereka.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengingatkan  perubahan demografi harus dihadapi dengan kebijakan yang mampu menjangkau lansia rentan sekaligus memberi ruang bagi mereka yang masih ingin berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Persoalan ini semakin penting karena jumlah lansia di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, proporsi penduduk berusia lanjut mencapai 11,97 persen dan diproyeksikan naik menjadi 20,31 persen pada 2045. Artinya, sekitar satu dari lima penduduk Indonesia diperkirakan akan berusia lansia.

Di balik peningkatan tersebut, masih ada persoalan kesejahteraan yang perlu mendapat perhatian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat 41,75 persen lansia berada dalam rumah tangga pada kelompok 40 persen terbawah berdasarkan pengeluaran per kapita. Selain itu, 44,02 persen lansia mengalami keluhan kesehatan.

Kondisi tersebut menjelaskan kebutuhan lansia tidak bisa disamaratakan. Ada yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada yang membutuhkan pendampingan karena tinggal sendiri, dan ada pula yang memerlukan perawatan berkelanjutan akibat kondisi kesehatan maupun disabilitas.

Untuk menjangkau kelompok tersebut, Kementerian Sosial mengandalkan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Pelayanan diberikan berdasarkan asesmen kebutuhan, dengan pendekatan melalui keluarga, komunitas, maupun layanan residensial.

Sasarannya mencakup lansia miskin, lansia yang hidup sendiri, penyandang disabilitas, serta mereka yang membutuhkan dukungan perawatan. Melalui pendekatan ini, bantuan diharapkan sesuai dengan kondisi masing-masing lansia, bukan sekadar diberikan dengan pola yang sama kepada semua penerima.

Namun, perlindungan lansia tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Akses kesehatan, perawatan jangka panjang, dukungan psikososial, serta pendampingan di lingkungan tempat tinggal juga perlu saling terhubung. Dengan layanan yang lebih terpadu, keluarga diharapkan tidak harus menanggung sendiri seluruh beban perawatan.

Bertambahnya jumlah lansia juga memunculkan kebutuhan terhadap produk dan layanan yang mendukung kehidupan mereka. Inilah yang menjadi ruang pengembangan ekonomi perak, yaitu kegiatan ekonomi yang berfokus pada kebutuhan penduduk lanjut usia.

Dua sektor yang dinilai strategis ialah senior living atau hunian ramah lansia serta industri alat bantu dan teknologi asistif. Keduanya dapat mendukung mobilitas, keselamatan, dan kemandirian lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Agus Jabo menyampaikan dukungan Kemensos terhadap inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dalam mengembangkan ekonomi perak. Meski demikian, ia menekankan bahwa lansia yang berada dalam kondisi rentan tidak boleh tertinggal ketika sektor ini berkembang.

“Kementerian Sosial siap berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya, khususnya untuk memastikan lansia rentan tidak tertinggal dalam pengembangan ekonomi perak. Keberhasilan ekonomi perak tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan industri dan investasi, tetapi dari meningkatnya kesejahteraan, kemandirian, dan martabat lansia,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan kesejahteraan lansia sebagai bagian penting dari pengembangan ekonomi perak. Peluang usaha memang terbuka, tetapi manfaatnya perlu menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Agus Jabo juga berharap peluncuran buku kelanjutusiaan dapat membantu memperkuat penyusunan kebijakan berbasis data dan bukti.

Pengembangan ekonomi perak diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih luas dalam menghadapi perubahan demografi. Dengan perlindungan sosial yang memadai dan layanan yang mudah dijangkau, pertambahan jumlah lansia dapat direspons dengan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pasar, tetapi juga pada kualitas hidup dan martabat manusia.(***)/diolah dari sumber kemensos.