Siap Bantu Alat & Kostum Drumband Madrasah Aliyah Raudhatun Nasihin 

SUMSELTERKINI.ID, Palembang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan (Kemenag Sumsel) HM Alfajri Zabidi menginstruksikan para jamaah calon haji dari daerah  untuk segera melunasi BPIH ke bank-bank yang telah ditentukan. “Para jamaah calon haji dari Sumsel sudah bisa membayar BPIH. Berdasarkan Keppres BPIH 1439 H/ 2018. Untuk embarkasi Palembang besarnya Rp33.529.675,00 per orang,” […]

  Sumselterkini.co.id, CUPERTINO, CALIFORNIA –  Apple mengumumkan fitur kesehatan baru di iOS 17, iPadOS 17, dan watchOS 10, memperluas ke dua area yang berdampak dan menyediakan alat dan pengalaman inovatif di seluruh platform. Fitur kesehatan mental baru memungkinkan pengguna mencatat emosi sesaat dan suasana hati sehari-hari, melihat wawasan berharga, serta mengakses penilaian dan sumber daya dengan […]

PADA Peringatan Hari Veteran Nasional (Harvetnas), Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru memberikan surprice kepada Para Legiun Veteran RI (LVRI) dengan menghadirkan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, yang baru pertama kali masuk kantor usai dilantik di Jakarta Pekan lalu. “Ini hari pertama Pangdam II Sriwijaya ngantor, setelah serah terima jabatan kemarin. Saya […]

WhatsApp harus menghormati pemerintah Indonesia. “Mengenai waktunya, 2×24 jam setelah notice terakhir yang kita berikan mereka harus merespons,”

MEDIA digital menjadi ruang interaksi baru khusus bagi generasi milenial. Era digital tak hanya membawa manfaat, tetapi juga tantangan baru. Untuk itu Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten OKI bersama rumah literasi OKI menggelar seminar literasi digital bagi pelajar agar semakin cerdas dan bijak berselancar di ruang digital yang diselenggaran di Kayuagung, Kamis, (21/7/22). Saat pembukaan […]

Sumselterkini.co.id, Jakarta – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti program reforma agraria yang diunggulkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menyelesaikan persoalan sengketa lahan, melainkan hanya sertifikasi tanah milik warga sendiri. “Tidak ada penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh. Kalau kita bicara reforma agraria seharusnya itu mengacu pada TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembaharuan […]