Demo 2 Mei, Cipayung Plus Kota Palembang Desak Regulasi Pro Neolib Dicabut

Palembang –Massa yang mengatasnamakan Cipayung Plus Kota Palembang ( LMND, HMI, PMKRI,GMKI, PMII, KMHDI) melaku aksi demo di Halaman Kantor Gubernur Sumsel, di Hari Pendidikan Nasional, kamis [2/5/2019].

Mereka menuntut pemerintah mewujudkan pendidikan gratis di Sumsel secara menyeluruh dan kebijakan lainnya.

Pendidikan adalah hal dan hak mendasar yang wajib diperhatikan negara. Karena salah satu aspek penting dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memastikan pendidikan bisa diakses oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.

“Tidak boleh seorang pun warga negara tercegat haknya menikmati pendidikan tinggi karena faktor biaya. Namun rupanya ini cuma mimpi yang tak berkesudahan karena pada kenyataannya sampai saat ini negara kita belum sanggup mewujudkannya,” ujarnya Koordinator Aksi Edho Rizki dalam orasinya.

Edho melontarkan pandangannya sejak kebijakan neoliberalisme merasuk ke dunia pendidikan, biaya pendidikan melonjak naik.

Di sisi lain daya beli masyarakat terus merosot. Kendati pemerintah mencoba mengatasi persoalan itu dengan menebar Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetapi jangkauannya batu sekitar 18 juta anak.

Bahkan diperkenalkan juga dengan sistem yang menerapkan besaran tarif pendidikan setiap mahasiswa dan disesuaikan dengan kemampuan orang tua atau pihak yang menanggung biaya pendidikannya.

Hasil ada kelas atau pengelompok tarif pendidikan untuk mahasiswa. Faktanya selain menfiptakan kasta.

“UKT juga mendongkrak biaya pendidikan semakin mahal tak heran sistem tersebut banyak ditolak di berbagai perguruan tinggi di Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu lanjut Edho mereka yang tergabung dalam Cipayung Plus menuntut sejumlah hal. Yakni meminta pemerintah mencabut regulasi pro neolib yakni UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan UU No12 Tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis serta menggayom haluan ekonomi dan menangkan Pancasila.

Saat menemui pendemo, Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan  pemerintah pusat maupun Pemprov Sumsel telah melakukan berbagai upaya mempermudah pelajar maupun mahasiswa mendapatkan pendidikan di Sumsel. Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan diskon penggunaan LRT maupun jalan tol.

Begitu juga soal masalah kekurangan guru, menurutnya perlu diketahui saat ini pemerintah sudah melakukan pengangkatan secara bertahap. Hanya saja memang diakuinya jumlah guru yang pensiun lebih banyak dari yang diangkat.

“Dulukan ada pengangkatan guru besar-besaran. Nah mereka ini sekarang semuanya masuk pensiun, sementara penggantinya diangkat secara bertahap,” jelasnya.

Sementara itu terkait pendidikan gratis di Sumsel juga berlaku untuk 437 SMA/SMK yang ada kecuali 27 sekolah dengan pelayanan plus. Namun meski berbayar tetap saja sekolah plus tersebut harus mengalokasikan kurangnya beberapa persen untuk siswa yang tidak mampu untuk bersekolah gratis.[**]

Penulis : one