Bisa Jadi Contoh, IAIN Lhokseumawe Kasih Keringanan UKT

INSTITUT Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe memberikan keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi seluruh mahasiswa akibat dari pandemi covid 19 yang masih mewabah di Indonesia. Khusus bagi mahasiswa yang orang tuanya wafat terdampak Covid, dibebaskan UKT nya.

Hal ini disampaikan Rektor IAIN Lhokseumawe saat  menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Pendopo Aceh Besar Rabu (15/09/2021).

Rektor IAIN Lhokseumawe Danial mengatakan, keringanan biaya UKT ini diberikan kepada mahasiswa dengan harapan para mahasiswa tetap dapat melanjutkan kuliah meskipun kondisi perekonomian belum membaik.

“Tidak sedikit mahasiswa kami yang memang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Pada saat pandemi seperti sekarang ini keadaannya semakin tidak baik. Sehingga, perlu bantuan agar yang bersangkutan tetap dapat melanjutkan pendidikan,” ujar Danial.

Menurut Danial, ada 2 jenis bantuan yang diberikan kepada mahasiswa, yaitu: potongan 20% biaya UKT bagi seluruh mahasiswa dan 100% bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal akibat Covid 19.

“Kami berusaha semampunya agar mahasiswa IAIN Lhokseumawe tetap bisa meraih mimpinya untuk masa depan yang lebih cerah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kehidupan kita bisa berjalan normal kembali,” harap Danial.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, pandemi ini belum berakhir meskipun trennya sudah menurun. Yandri mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dan tidak boleh lengah dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Pandemi belum berakhir. Semua pejabat yang hadir di sini harus memastikan bahwa protokol kesehatan tetap dijaga. Ingatkan semua pihak untuk melakukan vaksinasi karena ini sangat penting untuk keberlangsungan bangsa kita,” tutur Yandri.

“Saya yakin sepenuhnya, jika semua sudah divaksin, semua juga menjaga protokol kesehatan, maka kehidupan kita membaik  Tentu saja akan diikuti dengan perekonomian kita akan bangkit kembali,” Yandri meyakinkan.

Tampak hadir pada Kunjungan kerja Anggota Komisi VIII DPR RI, Bupati Aceh Besar Mawardi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Iqbal, Wakil Rektor I UIN Ar Raniry Gunawan, serta perwakilan dari Kementerian Social dan BPNP.[***]