Pemprov Utamakan Pendidikan Berbasis Vokasi, Ini Mampu Cetak SDM Unggul dan Berdaya Saing

GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru bertempat di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Jum’at (31/12) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumsel atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja, Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 dan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pelaksanaan vaksinasi covid 19 pada Pemerintah Provinsi Sumsel.

Dalam penyerahan LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka tersebut Gubernur Herman Deru mengucapkan terima kasih pada Kepala Perwakilan BPK-RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah berupaya keras dalam menyelesaikan pemeriksaan dengan memberikan laporan tepat waktu sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, sehingga rekomendasi yang diberikan BPK dapat segera di tindaklanjuti.

“Pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi masing-masing kegiatan atau program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,” tuturnya

Menanggapi pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri, Herman Deru menuturkan sejak awal dirinya sudah memprioritaskan program yang menyiapkan siswa siap kerja, up to date dan mempersiapkan siswa yang memiliki jiwa managerial dan entreprenuer.

Evaluasi ini pula menurutnya, bermanfaat untuk menyelaraskan proses pembelajaran merujuk pada kebutuhan perindustrian di era Revolusi Industri Keempat, serta mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik merujuk pada perkembangan teknologi

“Tidak usah banyak varian tapi jurusan yang laku, mangkanya harus up to date menyiapkan siswanya. Artinya bagaimana siswa ini menciptakan mesin- mesin itu, kemudian kita perisapkan siswa harus punya jiwa managerial dan entreprenuer,” katanya.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka, menuturkan dalam pemeriksaan penyelenggaraan vokasi, upaya positif yang telah dilakukan antara lain penetapan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2022 yang beranggotakan perwakilan perusahaan swasta, BUMN, APINDO , KADIN, Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) dan Universitas.

Kemudian, perencanaan penyediaan guru produktif dalam strategi revitalisasi SMK dalam RPJMD Tahun 2019-2023.

“Lalu pembentukan Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) antara lain untuk pengelolaan informasi pasar kerja dan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi BKK Kabupaten/Kota. Serta Pengembangan aplikasi SIKAMJA (Sistem Informasi Rekam Jejak Alumni) untuk pelaksanaan Tracer Study dan pengelolaan informasi pasar kerja,” tandasnya.

Hadir dalam kesempatan ini Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. RA Anita Noeringhati, S.H., M.H, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Ir. SA Supriono, Walikota Palembang Harnojoyo, Wakil Bupati OKI H.M Dja’far Shodiq, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, Ketua DPRD Kabupaten OKI Abdiyanto, S.H., M.H.(***)