GUBERNUR Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pemerintah tidak bisa lagi mengambil kebijakan hanya berdasarkan perkiraan atau “feeling” semata. Semua keputusan pembangunan, menurutnya, harus berbasis data yang akurat.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumsel saat melaunching Sensus Ekonomi 2026 di Griya Agung Palembang, Selasa (12/5/2026), yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi Camat se-Sumatera Selatan.
Menurutnya, sensus ekonomi memiliki arti penting karena hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah pembangunan daerah dan kebijakan ekonomi masyarakat.
“Kalau datanya salah, kebijakannya juga bisa salah arah,” ujarnya.
Ia mengatakan camat memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah masing-masing. Karena itu, para camat diminta aktif mengawal pelaksanaan sensus hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Camat sebagai ujung tombak negara memiliki tanggung jawab besar. Hasil sensus nanti akan menjadi navigasi dalam menentukan arah kebijakan,” katanya.
Gubernur Sumsel juga meminta masyarakat terbuka dalam memberikan data yang sebenarnya kepada petugas sensus. Sebab, pemerintah membutuhkan data riil untuk membaca kondisi ekonomi masyarakat secara tepat.
Ia bahkan mengibaratkan data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Google Maps bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Data tidak bisa diambil dengan feeling, semuanya harus berbasis data yang akurat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra mengatakan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota telah membentuk Tim Terpadu Sensus Ekonomi untuk mendukung pelaksanaan pendataan di lapangan.
Menurut Edward, sebanyak 3.259 desa dan kelurahan di Sumsel akan dikoordinasikan oleh 241 camat selama pelaksanaan sensus berlangsung.
“Diharapkan ada sinergi, komitmen, dan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Moh. Edy Mahmud mengapresiasi langkah Pemprov Sumsel yang membentuk Tim Terpadu Sensus Ekonomi.
Menurutnya, langkah tersebut bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. (***)
