Pemprov Sumsel Satukan Layanan Digital Lewat SPBE

SUMSELTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  mengarahkan seluruh layanan digital di lingkungan organisasi perangkat daerah agar terhubung dalam satu sistem melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Integrasi ini ditujukan untuk mendukung pelayanan publik  lebih cepat serta menjadikan data sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan.

Penerapan SPBE di lingkungan Pemprov Sumsel terus dikembangkan agar setiap perangkat daerah tidak lagi membangun sistem secara terpisah. Dengan layanan yang saling terhubung, proses administrasi diharapkan berjalan lebih efisien dan koordinasi antarinstansi menjadi lebih mudah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel, Rika Efianti mengatakan implementasi SPBE di seluruh organisasi perangkat daerah terus menunjukkan perkembangan.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan dan arahan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel yang secara konsisten mendorong percepatan transformasi digital.

Perubahan itu juga dinilai membawa dampak pada pola kerja birokrasi. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumsel Prof. Edward Juliartha mengatakan data kini menjadi pijakan utama dalam proses pengambilan kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan dapat lebih terukur.

Komitmen pengembangan pemerintahan digital tersebut dipaparkan Pemprov Sumsel saat menerima visitasi Tim Penilai Askompsi Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2026 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, Senin (27/7/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Edward Candra menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Digitalisasi merupakan bagian penting dalam ekosistem pemerintahan. Output akhirnya adalah pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena itu, komitmen ini harus terus diperkuat dan disinergikan,” ujar Edward Candra.

Ia mengatakan Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pengembangan SPBE agar seluruh inovasi digital yang dibangun perangkat daerah berjalan selaras dan saling terintegrasi.

Edward menambahkan, visitasi ADLGA tidak hanya menjadi bagian dari proses penilaian, tetapi juga kesempatan bagi pemerintah daerah memperoleh masukan untuk menyempurnakan implementasi pemerintahan digital. “Kami ingin seluruh inovasi digital ini tersinkronisasi dengan baik. Melalui visitasi ini kami juga belajar dan menerima berbagai masukan agar pelaksanaan digitalisasi di Sumsel semakin baik ke depannya,” katanya.

Dengan pengembangan SPBE yang terintegrasi, Pemprov Sumsel menargetkan sistem pemerintahan digital tidak berhenti pada pemanfaatan teknologi semata, tetapi mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (***)