Terkait Mudik Lebaran, Mendagri Segera Keluarkan Surat Edaran
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Jumat, 15 Apr 2022
- visibility 3.439
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian menyampaikan persiapan menyambut perayaan Idulfitri 1443 Hijriah, terutama pengamanan dan arus mudik lebaran yang telah dirancang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan pemerintah daerah (Pemda).
Pemda akan menjadi pemimpin di daerah masing-masing guna memastikan agenda tersebut berjalan lancar.
“Untuk itu, saya akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang isinya adalah di daerah membuat Satgas (Satuan Tugas) dalam rangka untuk mengamankan arus mudik arus balik,” kata Mendagri Tito saat menyampaikan paparannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Idulfitri 1443 Hijriah dan Antisipasinya yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri, seperti dilansir laman Kemendagri, Kamis (14/4/2022).
Menurut Mendagri, berbagai pihak di daerah akan dilibatkan dalam pengamanan mudik 2022, seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga Dinas Pemadam Kebakaran termasuk juga para relawan.
Pihak-pihak tersebut diusahakan untuk bergabung dalam posko milik Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Tak hanya itu, diharapkan posko Polri dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dapat digabung bersama dengan Pemda yang berlokasi di sejumlah titik, seperti terminal, pelabuhan, bandara, serta titik-titik rawan kemacetan lainnya.
Menurut Tito, pemda tidak akan mengalami kendala berarti terkait pelaksanaan arus mudik dan balik 2022.
Pasalnya, kegiatan tersebut telah menjadi agenda ritual tahunan mayoritas masyarakat di Indonesia.
Di lain sisi, Mendagri Tito meminta berbagai pihak untuk mewaspadai potensi kenaikan harga pangan menjelang Idulfitri 1443 Hijriah.
Menurutnya, masyarakat yang didominasi dari kalangan menengah dan menengah ke bawah akan mempengaruhi pola persedian atau supply dan permintaan atau demand urusan pangan.
“Perlunya kolaborasi pemerintah pusat dengan Pemda untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, baik dari dalam negeri, impor, serta kelancaran distribusi,” tegasnya.
Mendagri menambahkan telah membentuk Satgas Pangan di daerah yang bertugas memonitor harga-harga kebutuhan masyarakat setiap hari.
“Hasil monitor tersebut dilaporkan ke posko Kemendagri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri,” katanya.InfoPublik (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar