Aksi Mahasiswa Makin Panas, Herman Deru Didesak Mundur

SUMSELTERKINI.CO.ID, – Aksi mahasiswa kembali memanas di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (6/10/2026).

Kali ini, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi pemicu utama. Mahasiswa menilai pemerintah belum memberikan penanganan yang cukup terhadap persoalan yang dampaknya sudah dirasakan masyarakat.

Bahkan, massa mendesak Gubernur Sumsel Herman Deru mundur dari jabatannya.

Aksi diawali Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mendatangi Kantor Gubernur Sumsel. Mereka membawa keresahan masyarakat terkait kabut asap yang menyelimuti Palembang dan sejumlah wilayah Sumsel.

Koordinator BEM SI Sumsel, Adrian, mengatakan mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan keluhan yang mereka terima dari masyarakat.

“Kembali lagi kita berdiri, kita turun jalan. Kita di sini untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat di luar sana yang mengeluhkan apa yang mereka rasakan,” ujar Adrian saat berorasi di depan Kantor Gubernur Sumsel.

Mahasiswa menilai persoalan kabut asap bukan lagi hanya masalah lingkungan, kondisi udara yang memburuk dinilai sudah menyentuh kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Tuntutan mereka pun tidak berhenti pada permintaan agar pemerintah mempercepat penanganan karhutla.

Herman Deru juga didesak turun dari jabatannya karena mahasiswa menilai pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Apriyadi Maju Hadapi Massa

Massa kemudian ditemui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Apriyadi Mahmud.

Apriyadi hadir mewakili Herman Deru yang tidak berada di lokasi aksi. Ia menerima langsung lembar tuntutan mahasiswa dan membacakan sejumlah tuntutan tersebut di hadapan massa.

Pertemuan itu kemudian memunculkan pernyataan cukup tegas dari Apriyadi.

Ia menyatakan siap menerima konsekuensi jabatan apabila dianggap tidak mampu menjalankan tuntutan yang disampaikan mahasiswa.

“Maka saya Apriyadi Mahmud, selaku Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bersedia diberhentikan oleh Gubernur Sumatera Selatan,” kata Apriyadi di hadapan massa.

Sementara itu, mahasiswa juga mempertanyakan ketidakhadiran Herman Deru.

Apriyadi menjelaskan gubernur sedang menjalankan agenda lain. Ia membantah Herman Deru sengaja menghindari massa aksi.

“Ya, Pak Gubernur memang hari ini ada kegiatan lain, bukan tidak mau menemui aksi massa demo. Kemarin dia menemui,” ujar Apriyadi.

Belum Reda, BEM SI Sumbagsel Ikut Turun

Aksi mahasiswa di Kantor Gubernur Sumsel ternyata belum berhenti.

Setelah massa HMI, giliran Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menggelar aksi di lokasi yang sama.

Massa berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Palembang, di antaranya Universitas Muhammadiyah Palembang, Akamigas, Universitas Katolik Musi Charitas, Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri), Universitas Sriwijaya (Unsri), serta sejumlah kampus lainnya.

Mereka membawa lima tuntutan utama yang berkaitan dengan karhutla, kabut asap dan dampaknya terhadap masyarakat.

Koordinator Lapangan aksi, M. Joansyah, mengatakan mahasiswa meminta pemerintah tidak lagi menangani karhutla sebatas melalui pernyataan.

Tuntutan pertama, Pemprov Sumsel diminta menyusun langkah penanganan karhutla yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kedua, mahasiswa meminta perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.

Mereka mendesak pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis secara merata di wilayah Sumsel, termasuk posko kesehatan yang layak.

Tuntutan ketiga menyasar perusahaan.

Mahasiswa meminta pemerintah mencabut izin dan menjatuhkan sanksi berat terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran maupun lalai hingga menyebabkan karhutla.

Keempat, mereka mendesak aparat dan pemerintah menindak tegas pelaku karhutla serta mencabut izin perusahaan yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Sedangkan tuntutan kelima berkaitan dengan transparansi.

Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran serta penyaluran bantuan untuk penanganan karhutla di Sumsel.

“Kelima tuntutan ini kami sampaikan karena persoalan karhutla dan kabut asap bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujar Joansyah.

Data BMKG: Udara Palembang Masih Berbahaya

Desakan mahasiswa tersebut datang ketika kondisi kualitas udara Palembang pada hari yang sama memang masih buruk.

Data pemantauan BMKG menunjukkan konsentrasi PM2.5 di sejumlah titik Palembang berada pada level berbahaya.

Pada pukul 15.00 WIB, Stasiun PM2.5 Talang Betutu tercatat 290,0 mikrogram per meter kubik (µg/m³), sedangkan Stasiun Musi 2 mencapai 280,9 µg/m³.

Keduanya masih berada di atas ambang 250,5 µg/m³, yang masuk kategori berbahaya dalam klasifikasi kualitas udara BMKG.

Kondisi tersebut bukan hanya terjadi pada sore hari. Pada Selasa pagi, pemantauan di Palembang juga menunjukkan konsentrasi PM2.5 yang sangat tinggi.

Stasiun Musi 2 sempat mencatat 815 µg/m³ pada pukul 05.00 WIB, sementara Talang Betutu juga berada pada level berbahaya.

Kabut asap pun masih terlihat di sejumlah kawasan Palembang hingga siang dan sore. Kondisi langit bahkan terlihat kekuningan akibat pekatnya asap.

Artinya, saat mahasiswa menggelar aksi dan mempersoalkan penanganan karhutla, persoalan kualitas udara memang masih menjadi masalah aktual di Palembang.

Hotspot Sumsel Naik Hampir Dua Kali Lipat

Data pemerintah terkait titik panas juga menunjukkan adanya peningkatan.

Kementerian Kehutanan mencatat 142 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) di Sumsel berdasarkan pemantauan hingga Senin (5/10) pukul 21.15 WIB.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang mencatat 75 hotspot.

Secara nasional, terdeteksi 1.359 hotspot high confidence, naik 832 titik dari 527 hotspot pada Minggu (4/10).

Di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, tercatat 812 hotspot high confidence. Sumsel menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi kedua setelah Kalimantan Tengah yang mencapai 569 titik.

Namun, Kementerian Kehutanan mengingatkan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak bisa langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran atau luas lahan yang terbakar.

Setiap indikasi hotspot tetap membutuhkan verifikasi lapangan atau groundcheck untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Kementerian Kehutanan sendiri menyatakan pemantauan dan verifikasi lapangan terus diperkuat seiring meningkatnya hotspot, termasuk di wilayah Sumsel.

Mahasiswa Minta Herman Deru Turun Langsung

Dengan kondisi tersebut, mahasiswa menegaskan tidak ingin persoalan karhutla dan kabut asap kembali berakhir pada pernyataan pemerintah.

Mereka meminta ada langkah konkret yang bisa dirasakan masyarakat, terutama warga yang terdampak asap dan memburuknya kualitas udara.

Massa juga meminta Herman Deru datang langsung menemui mereka untuk menjelaskan langkah Pemprov Sumsel dalam menangani karhutla.

Hingga aksi berlangsung, mahasiswa menyatakan masih bertahan di Kantor Gubernur Sumsel.

Mereka menunggu respons langsung pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan dan memastikan persoalan karhutla serta kabut asap tetap menjadi perhatian pemerintah Sumsel. (***)