Sikapi Maraknya Peredaran Hoaks,Kominfo Gandeng Pemerintah Daerah

DIREKTUR Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika; Usman Kansong menyatakan saat ini kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah masih tinggi. Namun, demikian masih perlu ditingkatkan melalui orkestrasi narasi tunggal dengan melibatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah.

“Kalau kita lihat ya publik trust masyarakat kepada Pemerintah masih tinggi. Kita ingin meningkatkan lagi. Kalau sekarang sekian persen misalnya, besok mestinya itu lebih baik dan lebih tinggi lagi persentasenya,” ungkapnya dalam Talkshow TokTokKominfo Eps. 74, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (20/08/2021).

Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo tujuan dari komunikasi publik adalah peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi publik harus dilakukan terus menerus dengan orkestrasi dan narasi tunggal.

“Artinya masyarakat atau publik bisa welcome ataupun menerima pemerintah dengan segala programnya, dan mempersepsi pemerintah sudah bekerja keras, sudah menghasilkan banyak hal buat kebaikan publik. Itu sebetulnya targetnya! Tentu saja untuk mencapai target itu diperlukan proses, yakni orkestrasi, narasi tunggal atau kontra narasinya,” jelas Dirjen IKP.

Gandeng Pemerintah Daerah

Menyikapi maraknya peredaran hoaks dan disinformasi di tengah pandemi Covid-19, Dirjen Usman Kansong menjelaskan arti penting koordinasi kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan peningkatan peran Badan Koordinasi Humas (Bakohumas).

“Bakohumas ini menjadi ajang kita untuk mengkoordinasikan informasi-informasi dan penyebarannya, termasuk informasi tentang Covid-19 dan penanganannya,” ujarnya.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga makin masif dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

“Sehingga ketika ada informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat dapat ditangani dengan cepat. Kita mempunyai WA grup untuk saling berbagi informasi dan kemudian sama-sama menyebarkannya,” jelas Dirjen IKP Kementerian Kominfo.

Dirjen Usman Kansong berharap koordinasi khusus antara Kementerian Kominfo dan Bakohumas di seluruh daerah juga harus semakin ditingkatkan agar informasi mengenai kebijakan Pemerintah bisa diterima utuh sampai ke masyarakat di daerah.

“Teman-teman di daerah bisa menyampaikan informasinya kepada Kominfo untuk kemudian disebarkan melalui platform yang kami miliki, seperti Info Publik, kominfo.go.id dan banyak kanal lain yang kita punya. Termasuk mungkin program kita sekarang ini. Jadi itu kami lakukan semua supaya nanti narasi informasinya itu tunggal, dari atas sampai bawah, dari pusat sampai ke daerah,” paparnya.

Tangkal Hoaks dan Disinformasi

Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan salah satu manfaat orkestrasi dan narasi tunggal bisa dioptimasikan untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi di tengah masyarakat.

Namun demikian, Dirjen Usman Kansong menilai masyarakat juga perlu membekali dengan keterampilan agar bisa selektif dalam menerima informasi lewat platform digital. Bahkan, Dirjen IKP Kementerian Kominfo berbagi tips agar masyarakat tidak terpengaruh dengan beragam informasi yang diterima.

“Sebenarnya ada trik yang simple bagi Sobatkom (Sobat Kominfo) untuk mengetahui sebuah informasi itu hoaks atau bukan. Kalau satu informasi itu istilahnya adalah too good to be true or too bad to be true,” ujarnya.

Dirjen Usman Kansong menjelaskan pengertian to good to be true sebagai terlalu baik untuk benar. Sedangkan too bad to be true adalah terlalu buruk untuk benar. Menurutnya, dengan pemahaman seperti itu, terhadap setiap informasi yang diterima masyarakat perlu waspada.

“Nah itu mesti kita waspadai. Banyak contohnya, misalnya ketika ada orang memberikan bantuan jumlahnya sangat besar, kita patut curiga, itu too good to be true. Walaupun belum tentu kecurigaan itu terbukti, siapa tahu benar juga, tapi paling tidak álarm’ kita sudah berdiri,” jelasnya.

Selain itu, Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyebutkan cara lain untuk mengetahui informasi mengandung unsur hoaks ataupun disinformasi. Menurutnya ciri yang menonjol dapat dilihat melalui sebuah pesan singkat yang disebarkan.

“Kalau ada kata, sebarkan, itu harus kita waspadai. Apalagi ditulis dengan huruf kapital semua, nah kita harus curigai itu. Jangan langsung sharing saja sebelum kita saring,” tandasnya.

Menurut Dirjen Usman Kansong, masyarakat juga dapat mengambil langkah lain seperti menelusuri kebenaran informasi melalui media resmi terpercaya atau mesin pencarian di internet.

“Kalau ternyata nggak ada yang memberitakan, berarti tidak benar. Tetap kita coba melakukan cek, ricek dan kroscek itu kepada media mainstream. Karena menurut penelitian, tingkat kepercayaan terhadap media mainstream itu tinggi dibandingkan dengan media sosial,” ujarnya.[***]

ril