SUMSELTERKINI.CO.ID, PALEMBANG – Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan Maman Abdul Rahman melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dalam acara itu Gubernur didampingi Sekda Nasrun Umar di ruang tamu gubernur, Selasa (23/10/2018).
Maman melaporkan tentang pantauan BPK Sumsel terhadap majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (MPTP-TGR) di provinsi Sumatera Selatan, yang sudah kadaluarsa. “MPTP-TGR provinsi sudah kadaluarsa, sejak dibentuk pada tahun 2014 sekretariatnya yang sudah berpindah pindah”ujarnya.
BPK Sumsel berharap kepada Sekretaris Daerah agar MPTP-TGR Sumsel dilakukan penyegaran sehingga sekretariat bisa berjalan. “Butuh penyegaran sehingga sidang bisa berjalan, sekretariat bisa berjalan”jelasnya.
Maman yang ditemani beberapa jajaran BPK Sumsel yang hadir juga melaporkan terkait temuan kerugian yang ada di Sumsel.
“Sejak 2004 sampai sekarang diakumulasi temuan kerugian dari BPKP, Inspektorat, Kemendagri, dan BPK ada Rp119,9 miliar dari 132 kasus yang ada. Jumlah tersebut sampai saat ini sudah semakin berkurang untuk diselesaikan sehingga saat ini sisanya tinggal Rp27 miliar”jelasnya.
Maman mengungkapkan bahwa BPK Sumsel saat ini sudah menggunakan Sistem informasi pemantauan tindak lanjut (SIPTL) yaitu untuk memantau semua jenis temuan termasuk administrasi dalam satu pintu bersama inspektorat.
Maman menambahkan bahwa Sumsel merupakan provinsi nomor satu penggunaan SIPTL se-Indonesia. “Sekarang penggunaan pemantauan SIPTL Sumsel sebanyak 71,6 % dan diharapkan kalau bisa naik menjadi 80% supaya bagus”ujarnya.
Disinggung HD terkait rencana pemeriksaan di tahun ini, Maman mengatakan bahwa awal November BPK akan melakukan pemeriksaan arus belanja, khususnya infrastruktur Provinsi Sumsel di tahun 2018 selama 30 hari kerja. Bukan itu saja pemeriksaan akan dilakukan dalam kaitannya dengan Asian Games, BPK Sumsel akan mensukseskan TRI sukses yang digagas yaitu sukses Asian Games, sukses prestasi, dan sukses pertanggungjawaban.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumsel mengaku bangga dan berterimakasih kepada BPK yang sudah akuntabel dalam menilai Sumatera Selatan sebagai provinsi yang sudah WTP (wajar tanpa pengecualian).
Terkait tugas BPK sebagai badan pemeriksaan keuangan, HD berharap dilakukan juga fungsi pengawasan, fungsi perencanan, dan asumsi mengenai pendapatan oleh BPK.
Atas kehadiran perwakilan BPK di Sumsel ini, HD mengucapkan terimakasih dan mengajak agar masing-masing pihak dapat terus meningkatkan hubungan, sehingga dapat menjalankan tugas dengan mudah dan selalu pada jalurnya.[**]
Penulis ; Asri
