Tuntaskan Masalah Perbatasan, Pemkot Bandung dan Cimahi Jalin Kerjasama
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Senin, 4 Okt 2021
- visibility 768
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menjalin kerja sama dengan Pemkot Cimahi, Senin (4/10/2021). Kerja sama di berbagai sektor, utamanya penuntasan sejumlah persoalan di wilayah perbatasan di daerah tersebut.
Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyatakan khusus untuk masalah di perbatasan, kerja sama ini sebagai wujud komitmen penuntasan masalah dengan kolaborasi tanpa harus saling tuding kebijakan.
“Kerja sama dengan Pemkot Cimahi itu terutama kerja sama pembangunan yang beririsan di perbatasan,” katanya setelah menandatangani kesepakatan bersama di Pendopo Kota Bandung, Senin (4/10/2021).
Seperti Dilansir dari InfoPublik, Wali kota menyebutkan, salah satu persoalan krusial yang membutuhkan kolaborasi antar pemerintah daerah yakni penuntasan masalah banjir. “Misalnya urusan banjir di Cimindi. Jadi kita harus bersama-sama untuk menanggulangi itu,” katanya.
Selain itu, penguatan kolaborasi guna memberikan cerminan kepada pihak terkait lainnya. Karena di beberapa urusan tetap memerlukan kerja sama yang solid dengan pemangku kebijakan lainnya.
Ada hal yang harus dikolaborasikan langsung oleh kita berdua. Tapi ada juga kerja sama yang harus melibatkan pemerintah provinsi. Seperti contohnya banjir di Cilember. Itu perlu bantuan juga dari provinsi dan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai).
Sementara itu, Plt Wali Kota Cimahi Letkol Inf. (Purn) Ngatiyana menyatakan, kerja sama ini sangat penting bagi masyarakat. Khususnya bagi wilayah perbatasan yang memerlukan perhatian dari Kota Cimahi dan Kota Bandung.
“Dalam suatu lintas batas pemerintah daerah pasti ada kendala. Bagaimana kendala di irisan lintas batas ini harus ada kerja sama dan koordinasi yang baik. Apabila terjadi sesuatu di lintas batas itu perlu sinkronisasi,” ucap Ngatiyana.
Terkait penanganan banjir, Ngatiyana menilai perlu penanganan menyeluruh. Sehingga, kebijakan antar daerah sama-sama memberikan perhatian agar lebih merata.
“Menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir. Kalau tidak dilaksanaan dengan baik akan menimbulkan masalah baru. Tentu perlu ada sosialisasi juga,” katanya.(***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar