Dukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Rabu, 5 Feb 2020
- visibility 734
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SEKRETARIS Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi membuka sosialisasi persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muba di Auditorium Pemerintah Kabupaten Muba, Selasa (4/2/2020).
Pada kesempatan itu Sekda Muba mengapresiasi program yang dilakukan BPN Muba yang sudah berjalan beberapa tahun sejak kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut.
“Sebanyak 27.500 sertifikat tanah yang ditargetkan Presiden RI untuk BPN Muba. Oleh karena itu untuk mensikapinya, karena ini juga untuk kepentingan masyarakat kepada camat dan kepala desa tolong bantu kegiatan BPN ini dilapangan,” ujar Sekda pada sosialisasi yang diikut para camat, kades dan perangkat daerah terkait itu.
Lanjut Apriyadi, Pemkab Muba akan mendukung penuh program BPN supaya berjalan dengan baik dan mencapai target.
“Tugas kami adalah membantu tugas instansi vertikal, untuk sertifikasi tanah masyarakat kami perlu all out membantu ini,” tambah Sekda.
Kepala BPN Muba H Alwani mengatakan PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang mana dilaksanakan pada suatu wilayah baik desa ataupun kelurahan atau nama lainnya yang setingkat itu.
Dimana Kegiatan tersebut adalah pengumpulan data fisik, dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah, yang merangkum menjadikan peta desa lengkap kepemilikan masyarakat baik rumah tempat tinggal, kebun, termasuk aset-aset perkantoran, rumah ibadah dan lain sebagainya.
“Adapun tujuan program PTSL adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi juga mencegah sengketa atau konflik pertanahan,” ungkap Alwani.[***]
Penulis : ril
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar