BPN

PEMBANGUNAN kota tidak selalu terhambat oleh anggaran atau perencanaan. Dalam banyak kasus, persoalan justru berhenti di tahap paling mendasar, seperti legalitas lahan. Di Palembang, isu ini kini muncul ke permukaan menjadi penghambat sejumlah proyek publik yang sebenarnya sudah siap dijalankan. Pemerintah Kota Palembang mulai mempercepat penataan dan sertifikasi aset daerah melalui koordinasi intensif bersama Badan […]

Bagi Anda pemilik lahan dengan dokumen lama seperti Girik, Petok D, atau Letter C, Senin (2/2/2026) besok menjadi tanggal yang sangat krusial. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, berbagai dokumen tanah adat tersebut resmi dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat bukti kepemilikan. Pemerintah memberikan tenggat waktu lima tahun sejak aturan tersebut terbit, […]

Sumselterkini.co.id, – Harus segara di selesaikan hingga di Bulan Mei 2024 mendatang, progres pelaksanaan kontruksi jalan tol dan langkah percepatan pengadaan tanah Trase Jalan Tol Betung (Sp.Sekayu) – Tempino -Jambi, terutama yang masuk di wilayah Kabupaten Muba menjadi perhatian serius Pj Bupati H Apriyadi Mahmud. Apriyadi mendesak serta menegaskan agar semua pihak yang terkait utamanya […]

Sumselterkini.co.id, – Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk memberi manfaat bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk mewujudkan sinergi itu, Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputi Gubernur Juda Agung dan Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Sekretaris Jenderal  Suyus Windayana secara bersama menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kerja […]

PROVINSI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersinergi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel  melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria  (GTRA) tahun 2022, di Hotel The Zuri (14/7). Rapat GTRA yang mengusung tema “Kolaborasi lintas Sektor Melalui Reforma Agraria demi mewujudkan penataan aset dan akses yang inovatif dan kreatif”, resmi dibuka  oleh Sekretaris Daerah Provinsi […]

PEMBANGUNAN Jalan Bebas Hambatan (TOL) penghubung Betung (SP. Sekayu) – Tempino – Jambi terus dioptimalkan. Pemkab Muba pun terus menggelar Rapat Pra Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan [TOL] Sekda Drs H Apriyadi MSi apresiasi Kanwil BPN Sumsel karena bergerak cepat merespon keinginan Pemkab Muba untuk melakukan percepatan dalam proses tindak lanjut dari tahapan-tahapan pengadaan […]

PEMERINTAH Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menggaet Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pengurusan sertifikat aset tanah Pemda. “Kita menggaet BPN dengan menerjunkan dua tim untuk membuat sertifikasi seluruh aset tanah milik Pemkab untuk dicatat dalam kartu invetaris Barang Milik Daerah,” ungkap Kepala BPKAD Muba Mirwan Susanto melalui Kabid […]

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan upaya mengurangi persoalan sengketa tanah dan lahan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menyusun strategi reforma agraria 2021. Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya mengatakan, permasalahan agraria selalu dialami masyarakat setiap tahunnya.  Adanya rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2021 akan memberikan solusi atas […]

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi membuka sosialisasi persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muba di Auditorium Pemerintah Kabupaten Muba, Selasa (4/2/2020). Pada kesempatan itu Sekda Muba mengapresiasi program yang dilakukan BPN Muba yang sudah berjalan beberapa tahun sejak kepemimpinan Presiden Republik Indonesia […]

“Pertemuan ini memang susah kita nantikan untuk mengevaluasi MoU yang telah lalu. Ini merupakan wahana monitoring bagi KPK. Sehingga  akan didapat apa saja yang harus kita perbaiki ,dan  yang telah baik kita tingkatkan lebih baik lagi,”

Dibutuhkan  sinergi semua pihak  terkait dengan cara peningkatan pendapatan daerah,  yang juga harus didukung dengan pengawasan ketat oleh KPK.

Ratusan warga yang tergabung dalam dua Kelurahan di Palembang, Sumatera Selatan, merapatkan barisan menolak pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, Kamis (14/9/2017) pagi.