Pasar Murah Berulang, Mengapa Urusan Perut Rakyat Tak Kunjung Tuntas?

PASAR murah kerap menjadi salah satu langkah pemerintah guna membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketika harga beras, minyak goreng, cabai, bawang, telur, dan daging ayam meningkat, kehadiran pasar murah tentu memberi ruang bagi masyarakat untuk berbelanja dengan harga yang lebih terjangkau. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selisih harga beberapa ribu rupiah saja dapat berarti bagi pengeluaran sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), misalnya, menggelar pasar murah bahkan melakukan inspeksi mendadak di Pasar Kayuagung pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kegiatan yang melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Sumsel Babel itu menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga subsidi.

Minyak goreng Minyakita dijual Rp11.500 per liter, dibandingkan harga pembanding Rp15.500. Sementara itu, beras SPHP dijual Rp53.000, lebih rendah daripada harga pembanding Rp58.000.

Langkah tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk intervensi yang dapat membantu masyarakat dalam jangka pendek. Namun, manfaat sesaat ini perlu dibedakan dari persoalan yang lebih mendasar, karena, apakah harga kebutuhan pokok tetap terjangkau setelah pasar murah selesai dilaksanakan?

Di sinilah pekerjaan rumah pemerintah sesungguhnya berada, pasar murah memang dapat meringankan beban belanja pada waktu tertentu, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan pasokan, distribusi, biaya produksi, panjangnya rantai perdagangan, maupun lemahnya posisi tawar petani dan peternak. Jika faktor-faktor tersebut tidak ikut dibenahi, pemerintah berisiko terus mengulang intervensi serupa setiap kali harga bergejolak.

Oleh sebab itu, pasar murah tidak perlu dipertentangkan dengan kebijakan jangka panjang. Program ini tetap dibutuhkan sebagai langkah tanggap, tetapi harus menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan yang lebih menyeluruh, bukan satu-satunya jawaban atas persoalan harga.

Mempelajari kebijakan negara lain merupakan bagian penting dari upaya memperluas wawasan dalam merumuskan kebijakan publik.

Literasi kebijakan

Bahkan, literasi kebijakan itu, tidak berhenti pada membaca persoalan di daerah sendiri, tetapi juga mencakup kemampuan memahami pengalaman negara lain, menilai relevansinya, dan mengambil pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Mencontoh bukan berarti menyalin mentah-mentah, apalagi setiap negara memiliki kondisi ekonomi, kemampuan anggaran, struktur pasar, dan karakteristik masyarakat yang berbeda.

Oleh sebab itu, hal yang perlu dipelajari bukan hanya nama programnya, melainkan bagaimana kebijakan tersebut bekerja, siapa yang menerima manfaat, apa saja persyaratannya, dan bagaimana pelaksanaannya dievaluasi.

Brasil, Singapura, dan India memberikan gambaran tentang pendekatan berbeda dalam menjaga akses masyarakat terhadap pangan. Pengalaman ketiga negara ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi OKI, bukan untuk ditiru seluruhnya, melainkan untuk melihat kemungkinan kebijakan yang dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.

Di Brasil, misalnya, pemerintah menjalankan Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), atau Program Pengadaan Pangan. Melalui program ini, pemerintah membeli hasil produksi petani keluarga untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan melalui lembaga sosial dan fasilitas publik. Mekanisme tersebut dijelaskan dalam situs resmi Kementerian Pembangunan dan Bantuan Sosial, Keluarga dan Pemberantasan Kelaparan Brasil.

Hal menarik dari program Brasil ini adalah upayanya menghubungkan kepentingan produsen dan konsumen. Petani keluarga memperoleh akses pasar, sementara masyarakat rentan mendapatkan bantuan pangan. Dengan demikian, kebijakan pangan tidak hanya berorientasi pada penyediaan bahan pokok bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang bagi petani kecil untuk memasarkan hasil produksinya.

Untuk OKI, pendekatan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat keterlibatan petani lokal dalam penyediaan pangan bagi program pemerintah. Tentunya, penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah, aturan pengadaan, kualitas produk, kewajaran harga, dan ketepatan penyaluran.

Gagasan utamanya sederhana, ketika pemerintah mengeluarkan anggaran untuk urusan pangan, manfaatnya perlu dipikirkan bagi konsumen sekaligus produsen lokal.

Lain halnya dengan Singapura, mereka memberikan pelajaran yang berbeda. Negara tersebut mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhan pangannya, sehingga ketahanan pasokan menjadi persoalan penting.

Melalui strategi Our Singapore Food Story 2, Singapore Food Agency menjelaskan pendekatan yang mencakup diversifikasi sumber impor, kerja sama internasional, cadangan pangan, dan peningkatan produksi lokal. Gambaran kebijakan tersebut dapat dibaca melalui situs resmi Singapore Food Agency.

Pengalaman Singapura memperlihatkan ketahanan pangan tidak cukup diukur dari murah atau mahalnya harga di pasar pada satu waktu. Ketersediaan barang dan kemampuan sistem menghadapi gangguan pasokan juga menjadi bagian penting. Bagi OKI, pelajaran yang relevan ialah perlunya pemantauan stok secara berkala, pemetaan daerah penghasil, penguatan distribusi antarkecamatan, serta antisipasi terhadap komoditas yang rentan mengalami lonjakan harga.

Sementara itu, India mengembangkan Public Distribution System (PDS), yakni sistem distribusi bahan pangan pokok bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria. Sistem ini berjalan dalam kerangka kebijakan ketahanan pangan India, termasuk National Food Security Act 2013. Informasi mengenai pelaksanaannya tersedia pada situs resmi Department of Food and Public Distribution, Pemerintah India.

Dari India, ada pelajaran mengenai pentingnya sistem bantuan pangan yang memiliki dasar aturan dan kelompok penerima yang jelas. Bantuan tidak semata-mata bergantung pada kegiatan tertentu, tetapi disalurkan melalui mekanisme yang diatur dan diawasi. Untuk OKI, pendekatan semacam ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat penyaluran bantuan pangan bagi rumah tangga yang paling membutuhkan, dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dan program yang telah tersedia.

Tentu saja, pengalaman Brasil, Singapura, dan India tidak otomatis membuktikan satu model kebijakan dapat menyelesaikan seluruh persoalan pangan. Ketiganya justru memperlihatkan persoalan tersebut membutuhkan pendekatan yang beragam dengan menghubungkan petani dengan konsumen, menjaga ketahanan pasokan, serta memastikan kelompok rentan memperoleh akses terhadap bahan pangan. Tugas pemerintah daerah ialah mempelajari prinsip-prinsip tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal.

Jika pasar murah ingin memberikan manfaat yang lebih luas, pemerintah daerah perlu menghubungkannya dengan pembenahan sistem pangan. Langkah pertama adalah memperkuat data. Pemerintah perlu mengetahui komoditas apa yang mengalami kenaikan harga, di mana kenaikan terjadi, bagaimana kondisi pasokannya, dan faktor apa yang paling memengaruhi harga. Tanpa data yang memadai, intervensi berisiko hanya mengikuti gejolak yang sudah terjadi, bukan mengantisipasinya.

Langkah kedua ialah memperbaiki koordinasi pasokan dan distribusi. Pemerintah dapat memperkuat komunikasi dengan petani, peternak, pedagang, distributor, serta daerah pemasok untuk mengenali potensi kekurangan komoditas lebih awal.

Inspeksi pasar juga perlu diarahkan untuk memeriksa kondisi stok, kelancaran distribusi, dan kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan. Dengan demikian, inspeksi tidak berhenti pada kegiatan sesaat, tetapi menjadi bagian dari pengawasan pasar yang berkelanjutan.

Langkah ketiga adalah memperkuat akses produsen lokal terhadap pasar. Ketika petani dan peternak menghadapi kesulitan memasarkan hasil produksi, sementara konsumen harus membeli bahan pangan dengan harga tinggi, pemerintah perlu menelaah hambatan yang menghubungkan keduanya. Kemitraan pemasaran, penguatan kelembagaan produsen, perbaikan fasilitas penyimpanan, serta mekanisme pengadaan yang sesuai aturan dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Langkah keempat ialah memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pasar murah dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi bukan satu-satunya. Pemerintah perlu menilai apakah bantuan pangan yang lebih terarah dibutuhkan ketika kenaikan harga berlangsung cukup lama.

Penentuan penerima harus menggunakan data yang layak, disertai mekanisme pengaduan dan pengawasan agar bantuan tidak salah sasaran. Terakhir, setiap pelaksanaan pasar murah perlu dievaluasi secara terbuka.

Evaluasi tidak cukup hanya mencatat jumlah komoditas yang dijual atau banyaknya warga yang datang. Pemerintah juga perlu mengukur selisih harga dengan pasar sekitar, jumlah dan jenis barang yang tersalurkan, kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat, serta perkembangan harga sebelum dan sesudah kegiatan.

Hasil evaluasi tersebut penting untuk menentukan apakah program perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dipadukan dengan kebijakan lain. Dengan begitu, pasar murah bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen kebijakan yang manfaatnya dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Pasar murah tetap memiliki tempat dalam kebijakan pengendalian harga, terutama ketika masyarakat membutuhkan bantuan segera. Namun, keberhasilan kebijakan pangan tidak semestinya hanya dinilai dari ramainya kegiatan atau murahnya sejumlah barang selama satu hari.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh akses pangan yang terjangkau secara berkelanjutan dan apakah produsen lokal memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memasarkan hasil produksinya.

Untuk Kabupaten OKI, tantangannya tak hanya menggelar pasar murah secara berkala, melainkan memastikan setiap kegiatan menjadi bagian dari pembelajaran kebijakan. Data harus diperbaiki, pasokan perlu dipantau, distribusi mesti dibenahi, produsen lokal perlu diperkuat, dan hasil program harus dievaluasi secara terbuka.

Belajar dari Brasil, Singapura, dan India memperlihatkan persoalan pangan dapat ditangani melalui beragam pendekatan. Tidak ada satu model yang otomatis cocok untuk semua daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memilih prinsip yang paling relevan, menyesuaikannya dengan kondisi lokal, dan mengujinya melalui pelaksanaan serta evaluasi yang terukur.

Akhirnya sebenarnya, rakyat lah yang merasakan dan dapat menilai sebab, rakyat tidak hanya membutuhkan harga murah pada hari pasar murah digelar. Mereka membutuhkan kepastian kebutuhan pokok tetap dapat dijangkau setelah kegiatan itu berakhir.

Pasar murah dapat menjadi salah satu jalan untuk membantu masyarakat, tetapi pembenahan sistem panganlah yang perlu terus dikerjakan agar urusan perut rakyat tidak selamanya bergantung pada intervensi sesaat. (***)