Kebijakan Terus Dibuat, Masalah Masyarakat Kok Tak Kunjung Selesai?

SUMSELTERKINI.CO.ID – Setiap tahun pemerintah membuat kebijakan. Ada program baru, aturan baru, target baru, sampai indikator untuk mengukur apakah sebuah program berjalan sesuai rencana.

Semua itu memang bagian dari pekerjaan pemerintahan, sebab tanpa kebijakan, pembangunan sulit berjalan terarah. Namun ada satu hal yang tidak boleh luput ketika kebijakan dibicarakan, yakni hasil akhirnya bagi masyarakat.

Apalagi masyarakat tidak merasakan sebuah kebijakan dari dokumen yang tersimpan di meja pejabat. Mereka merasakannya ketika pelayanan menjadi lebih cepat, mengurus administrasi tidak lagi berbelit, akses kesehatan membaik, kesempatan kerja terbuka, atau persoalan di lingkungan mereka mulai teratasi.

Di situ kualitas sebuah kebijakan benar-benar diuji.

Dalam konteks Sumatera Selatan, pembahasan ini relevan setelah Pemprov Sumsel menggelar kegiatan terkait Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Bappeda Sumsel, Rabu (23/9/2026).

Berdasarkan rilis Pemprov Sumsel, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edwar Candra menegaskan pengukuran IKK penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah agar memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

Edwar juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengunggah data dan nilai yang dibutuhkan, mengevaluasi penyebab kekurangan, kemudian melakukan perbaikan secara bersama-sama.

Pesan tersebut sebenarnya cukup penting jika tidak berhenti sebagai agenda pengukuran.

Sebab jika persoalan yang sama terus muncul meski berbagai kebijakan sudah dibuat, tentu ada bagian yang perlu dilihat kembali. Bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk mengetahui bagian mana yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Lembaga Administrasi Negara atau LAN menjelaskan IKK sebagai instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah dengan menekankan hasil pembangunan dan pendekatan berbasis bukti.

Pengukurannya mencakup perencanaan, implementasi, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi. Artinya, kualitas kebijakan tidak berhenti ketika aturan selesai dibuat atau ketika sebuah program resmi diluncurkan.

Dalam rilis Pemprov Sumsel tersebut, Deputi LAN RI Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan, Dr Agus Sudrajat, juga menekankan kualitas kebijakan menentukan keberhasilan pembangunan, terutama dalam pelaksanaan program prioritas dan intervensi pemerintah.

Ia mengapresiasi pelaksanaan IKK di Sumsel, namun menekankan pentingnya pengukuran yang terstruktur. Untuk mendapatkan hasil optimal, antara lain dibutuhkan koordinator yang kuat, objek kebijakan yang tepat, data yang valid, serta kolaborasi antar-OPD.

Dari sini, persoalannya menjadi lebih luas.

Program yang terlaksana belum otomatis berarti berhasil. Pemerintah tetap perlu melihat apakah sasaran tercapai, apakah manfaatnya sampai kepada masyarakat, serta bagian mana yang masih perlu diperbaiki.

Evaluasi menjadi penting ketika sebuah program tidak mencapai sasaran. Pemerintah perlu melihat kembali prosesnya, mulai dari ketepatan data sejak awal, desain program, pelaksanaan di lapangan, hingga koordinasi antar-OPD.

Banyak persoalan masyarakat juga tidak berdiri sendiri. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, pelayanan publik, dan persoalan lingkungan dapat saling berkaitan sehingga penyelesaiannya tidak cukup mengandalkan satu instansi.

Kondisi masyarakat pun terus berubah. Kebijakan yang tepat beberapa tahun lalu belum tentu masih cocok diterapkan dengan cara yang sama hari ini.

Jangan Berhenti pada Angka IKK

Nilai indeks tentu penting. Angka dibutuhkan untuk melihat posisi, mengukur perkembangan, dan menemukan bagian yang masih lemah.

Namun angka seharusnya bukan tujuan akhir.

Justru pesan Sekda dalam kegiatan IKK tersebut penting. Ketika OPD diminta mengunggah data, melihat kekurangan, dan melakukan perbaikan bersama, maka pengukuran seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperbaiki cara pemerintah bekerja.

Sebuah program bisa saja terlihat baik dari sisi administrasi. Kegiatan terlaksana, anggaran terserap, laporan tersedia, dan target tercatat.

Namun kondisi masyarakat belum tentu berubah dengan ukuran yang sama.

Ada kebijakan yang sasarannya kurang tepat. Ada pelaksanaan yang tersendat. Ada program yang terbentur koordinasi. Ada pula kebijakan yang sejak awal menggunakan data yang belum cukup menggambarkan persoalan di lapangan.

Semua itu membutuhkan evaluasi.

OECD menempatkan monitoring dan evaluasi sebagai bagian penting dari kebijakan berbasis bukti. Evaluasi membantu pemerintah memahami bagaimana kebijakan berjalan, apakah kebijakan efektif, serta bagaimana hasil evaluasi digunakan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

Poin pentingnya ada pada kata “digunakan”.

Jangan sampai evaluasi hanya menjadi dokumen yang selesai ketika penilaian selesai. Hasil evaluasi harus punya pengaruh terhadap cara pemerintah menjalankan program berikutnya.

Ketika sebuah indikator menunjukkan kelemahan, ada ruang untuk memperbaikinya. Ketika sebuah pendekatan terbukti berjalan baik, pendekatan tersebut dapat dipertahankan atau dikembangkan.

Dengan begitu, IKK tidak berhenti sebagai angka penilaian birokrasi. Ia menjadi bagian dari proses belajar.

Hal yang sama berlaku untuk data.

Pemerintah memiliki banyak data. Namun banyaknya data tidak otomatis membuat kebijakan menjadi lebih baik.

Data harus digunakan untuk memahami persoalan dan menjadi dasar ketika pemerintah menentukan langkah.

Dalam penanganan kemiskinan, misalnya, angka jumlah penduduk miskin tidak cukup untuk menjelaskan seluruh persoalan. Pemerintah perlu melihat kondisi di balik angka tersebut, seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta akses terhadap layanan dasar.

Begitu pula dengan pelayanan publik. Jumlah layanan yang selesai memang penting, tetapi pengalaman masyarakat juga perlu diperhatikan.

Sebuah layanan bisa tercatat selesai secara administratif, sementara warga masih menghadapi proses yang panjang, sulit, atau membingungkan.

Oleh karena itu, data statistik dan pengalaman masyarakat seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri.

Masukan warga, pengalaman pelaksana, hasil evaluasi, serta data statistik dapat menjadi bahan yang saling melengkapi dalam penyusunan kebijakan.

Evaluasi juga tidak seharusnya baru dilakukan ketika pemerintah menghadapi penilaian.

Evaluasi perlu menjadi kebiasaan dalam menjalankan program. Jika ditemukan masalah ketika program masih berlangsung, perbaikan dapat dilakukan saat itu juga.

Belajar dari Daerah Lain, Bukan Meniru

Ada satu hal lain yang layak diperkuat, yaitu kebiasaan belajar dari daerah lain.

Tidak semua persoalan harus dicari jawabannya dari nol.

Bisa saja persoalan yang sedang dihadapi Sumatera Selatan sudah pernah dialami provinsi lain di Indonesia. Bahkan kota di negara lain mungkin memiliki pengalaman yang bisa menjadi bahan pembelajaran.

Tidak ada salahnya belajar dari daerah lain atau kota luar negeri jika tujuannya memperbaiki pelayanan dan kebijakan.

Tentu belajar bukan berarti meniru mentah-mentah. Setiap daerah memiliki kondisi berbeda. Anggaran, kewenangan, karakter masyarakat, struktur ekonomi, budaya, hingga kemampuan aparatur tidak selalu sama.

Yang bisa dipelajari adalah cara berpikir, sistem kerja, penggunaan data, mekanisme evaluasi, atau pendekatan pelayanan yang kemudian disesuaikan dengan kondisi daerah sendiri.

Salah satu contoh bisa dilihat dari Kota Melbourne, Australia. Berdasarkan portal data resmi City of Melbourne, pemerintah kota tersebut memiliki indikator kualitas hidup dan layanan kota. Indikator itu digunakan untuk mengukur kinerja, melihat perkembangan dari waktu ke waktu, serta membandingkan pelayanan dan kualitas hidup dengan kota lain.

City of Melbourne juga menjelaskan penggunaan standar indikator tersebut memungkinkan mereka berbagi praktik pelayanan, belajar dari kota lain, dan menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Contoh tersebut bukan berarti Sumatera Selatan harus menjadi Melbourne. Kondisinya jelas berbeda.

Tetapi prinsipnya bisa dipelajari, yaitu ukur kinerja, lihat perubahan, bandingkan, kemudian gunakan hasilnya untuk memperbaiki kebijakan.

Di sinilah belajar dari daerah lain menjadi penting. Pemerintah tidak harus selalu menjadi pihak pertama yang menemukan sebuah solusi. Dalam banyak hal, belajar dari pengalaman daerah lain justru dapat membantu mempercepat proses perbaikan.

Yang penting, setiap pendekatan tetap diuji dengan kebutuhan lokal. Jika ada sistem pelayanan yang berhasil diterapkan di daerah lain, pemerintah dapat mempelajari prosesnya. Jika ada metode pengelolaan data yang lebih baik, pendekatannya dapat dikaji.

Jika ada mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif, prinsipnya bisa dipertimbangkan untuk diterapkan sesuai kondisi daerah.

Begitu pula ketika sebuah kebijakan di tempat lain tidak berjalan sesuai harapan. Pengalaman tersebut tetap memiliki nilai karena dapat menjadi pelajaran sebelum pendekatan serupa digunakan di daerah sendiri.

Inilah pentingnya benchmarking dalam pemerintahan, tak hanya membandingkan angka, tetapi memahami proses di baliknya. Bagaimana kebijakan dirancang, data apa yang digunakan, bagaimana masyarakat dilibatkan, bagaimana program dijalankan, dan bagaimana pemerintah melakukan perbaikan setelah menemukan masalah.

Maka, pemerintah membutuhkan kebiasaan untuk terus belajar, kebijakan tidak harus selalu dipertahankan hanya karena sudah lama berjalan.

Jika data menunjukkan ada persoalan, perbaikan perlu dilakukan. Jika koordinasi lemah, mekanismenya perlu dibenahi. Dan jika sasaran program meleset, desainnya perlu dikaji kembali serta kebutuhan masyarakat berubah, kebijakan juga harus mampu menyesuaikan.

Momen pengukuran IKK di Sumatera Selatan dapat menjadi ruang untuk melihat seluruh proses tersebut secara lebih serius. Bukan hanya bagaimana memenuhi indikator, tetapi bagaimana memastikan kebijakan memiliki dasar yang kuat, dijalankan dengan baik, dievaluasi secara berkala, dan diperbaiki ketika hasilnya belum sesuai harapan.

Indeks penting,  data penting juga penting dan evaluasi penting serta laporan juga penting. Tetapi semuanya tetap merupakan alat, tujuan akhirnya adalah masyarakat.

Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, program yang tepat sasaran, dan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak aturan yang dibuat atau berapa banyak program yang diluncurkan.

Yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi setelah kebijakan tersebut dijalankan, tidak ada salahnya belajar dari daerah lain. Tidak ada salahnya melihat praktik dari kota lain atau negara lain. Tidak ada salahnya mengakui bahwa sebuah kebijakan masih memiliki kekurangan.

Justru dari sanalah ruang perbaikan terbuka. Pemerintah tidak harus selalu menemukan solusi sendirian. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk mengukur, menggunakan data, mendengar masyarakat, belajar dari pengalaman daerah lain, dan memperbaiki kebijakan ketika hasilnya belum sesuai dengan tujuan.

Sebab kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang selesai dibuat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu bekerja ketika bertemu dengan kenyataan di lapangan serta dapat berjalan baik karena yang menilai berhasil atau tidak kebijakan itu masyarakat. (***)