Ramai Data HIV Sidoarjo, Kemenkes Ungkap Penyebab Sebenarnya

SUMSELTERKINI.CO.ID – Ramai perbincangan terkait data Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Sidoarjo belakangan ini memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Menanggapi hal itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan meningkatnya jumlah kasus yang tercatat tidak otomatis menunjukkan penularan HIV sedang melonjak.

Pemerintah menilai, kenaikan angka temuan justru dipengaruhi semakin luasnya pemeriksaan HIV yang kini menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.

Bahkan semakin banyak warga menjalani tes HIV, semakin besar pula peluang menemukan kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis.

Oleh karena itu, peningkatan angka temuan perlu dipahami sebagai hasil dari penguatan deteksi dini, bukan semata-mata indikator bertambahnya infeksi baru.

Cara ini juga memungkinkan pasien memperoleh terapi antiretroviral (ARV) lebih cepat sehingga kualitas hidup tetap terjaga dan risiko penularan dapat ditekan.

Data Kemenkes menunjukkan, hingga Juni 2026 terdapat 1.183 orang berusia 0–24 tahun di Kabupaten Sidoarjo yang telah teridentifikasi mengidap HIV secara kumulatif. Dari jumlah tersebut, kelompok usia 18–24 tahun menjadi penyumbang terbanyak dengan 1.006 kasus.

Sementara untuk kelompok usia 11–17 tahun tercatat 60 kasus dan anak usia 0–10 tahun sebanyak 117 kasus.

Mayoritas kasus pada usia dewasa muda ditemukan melalui layanan skrining yang menyasar berbagai kelompok sasaran, mulai dari laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL), pasien tuberkulosis, pasangan orang dengan HIV, ibu hamil, pekerja seks, hingga kelompok masyarakat lain yang menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan.

Kemenkes menilai perluasan akses tes menjadi salah satu faktor utama meningkatnya jumlah kasus yang berhasil diidentifikasi.

Berbeda dengan kelompok usia dewasa muda, seluruh kasus HIV pada anak berusia 0–10 tahun berasal dari penularan ibu ke anak.

Hingga pertengahan 2026, tercata sebagian anak masih menjalani terapi ARV, sementara sebagian lainnya tercatat meninggal dunia atau tidak lagi terpantau dalam layanan pengobatan.

Kondisi ini  pengingatkan pemeriksaan HIV pada ibu hamil dan kesinambungan terapi memiliki peran penting dalam mencegah penularan kepada bayi.

Pada kelompok remaja usia 11–17 tahun, sebagian besar kasus merupakan penularan horizontal, sedangkan sebagian kecil lainnya berasal dari penularan vertikal.

Menurut Kemenkes, temuan ini memperlihatkan perlunya penguatan edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan literasi mengenai pencegahan HIV, serta penyediaan layanan kesehatan yang lebih ramah bagi remaja.

Untuk memastikan informasi yang beredar sesuai dengan kondisi di lapangan, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes telah melakukan supervisi ke Kabupaten Sidoarjo.

Tim melakukan verifikasi terhadap data yang menjadi perhatian publik, termasuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan Delta Crisis Center (DCC). Evaluasi juga mencakup pelaksanaan program pencegahan, deteksi dini, pengobatan, hingga pendampingan bagi orang dengan HIV.

Sedangkan pemerintah juga terus memperkuat program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA).

Selama periode 2022 hingga Juni 2026, tercatat 163 ibu hamil dengan HIV di Kabupaten Sidoarjo. Seluruh ibu hamil didorong menjalani tes HIV sebagai bagian dari layanan antenatal terpadu agar terapi dapat segera diberikan dan risiko penularan kepada bayi ditekan hingga di bawah dua persen.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, MA, mengajak masyarakat yang memiliki faktor risiko atau mendapat rekomendasi tenaga kesehatan untuk tidak ragu menjalani tes HIV.

Deteksi sejak dini ungkapnya menjadi kunci agar pengobatan dapat segera dimulai sehingga orang dengan HIV tetap dapat hidup sehat, produktif, dan mencegah penularan kepada orang lain.

Kemenkes mengatakan keberhasilan pengendalian HIV tidak hanya dinilai dari turunnya angka infeksi baru, tetapi juga dari semakin banyak orang yang mengetahui status kesehatannya, memulai terapi ARV, dan bertahan dalam pengobatan.

Pemerintah juga mengingatkan pentingnya menghentikan stigma terhadap orang dengan HIV karena diskriminasi justru menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya pencegahan dan pengobatan menuju target Ending AIDS 2030. (***)