Prabowo Bangun ‘Benteng Pangan’ Indonesia di Tengah Ancaman Krisis Global

Irwan Wahyudi

Sabtu, 23 Mei 2026

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

text_decrease text_increase

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan ketahanan pangan kini menjadi bagian penting dari strategi pertahanan nasional Indonesia di tengah situasi global yang belum sepenuhnya stabil akibat konflik geopolitik dan krisis rantai pasok dunia.

Di hadapan anggota DPR/MPR RI pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo mengungkapkan pengalaman dunia menghadapi pandemi COVID-19 hingga perang Rusia-Ukraina menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk tidak lagi bergantung penuh pada impor pangan.

Menurut Prabowo, saat krisis global terjadi, banyak negara pengekspor memilih mengamankan kebutuhan dalam negerinya terlebih dahulu. Kondisi tersebut membuat harga berbagai komoditas pangan dunia melonjak, mulai dari beras, jagung, gula hingga gandum.

Karena itu, pemerintah sejak awal memprioritaskan penguatan sektor pertanian nasional sebagai langkah strategis menghadapi kemungkinan krisis pangan global di masa mendatang.

“Karena itu, saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia, kita harus swasembada pangan,” ujar Prabowo.

Ia menyebutkan target swasembada yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun ternyata mampu dipercepat hanya dalam satu tahun berkat kerja tim pertanian nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia saat ini sudah mampu memenuhi sekitar 96 persen kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri.

Menurut Amran, porsi impor pangan strategis kini hanya berkisar 4 hingga 5 persen dibanding total produksi pangan nasional yang mencapai sekitar 73,7 juta ton per tahun.

“Hebat negeri kita, bangga dong sebagai anak bangsa. Negeriku 96 persen tidak impor dari kebutuhan dan produksi dalam negeri,” kata Amran.

Data pemerintah menunjukkan sejumlah komoditas utama telah mencatat surplus produksi dibanding kebutuhan konsumsi nasional. Produksi beras nasional diperkirakan mencapai 34,7 juta ton, lebih tinggi dibanding kebutuhan konsumsi sebesar 31,1 juta ton.

Hal serupa terjadi pada jagung yang diproduksi sekitar 18 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di angka 16,7 juta ton. Produksi telur ayam ras, daging ayam, cabai hingga bawang merah juga disebut masih berada di atas kebutuhan domestik.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tiga komoditas yang bergantung pada impor, yakni kedelai, bawang putih serta daging sapi dan kerbau.

Untuk kedelai misalnya, produksi nasional diperkirakan hanya sekitar 240 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi mencapai 2,7 juta ton per tahun. Sementara bawang putih dan daging sapi juga masih mengalami defisit produksi domestik.

Pemerintah memastikan upaya pengurangan impor pangan akan terus dilanjutkan pada 2026 melalui peningkatan produksi nasional dan penguatan sektor pertanian.

Sejak 2025, Indonesia disebut sudah menghentikan impor beras umum dan jagung pakan yang sebelumnya memiliki volume cukup besar. Kebijakan tersebut kemudian diperluas dengan penghentian impor gula konsumsi pada 2026.

Di sisi lain, penguatan sektor pangan nasional juga disebut berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) tanpa perikanan pada Desember 2025 tercatat mencapai 126,11 atau menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. (***)