BMKG: Musim Hujan 2026/2027, Hujan Ekstrem Mengintai Kota

SUMSELTERKINI.CO.ID – Pemerintah daerah diminta tidak menunggu bencana datang untuk menggunakan data cuaca dan iklim. Memasuki musim hujan 2026/2027, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan hujan ekstrem tetap perlu diwaspadai meski secara umum curah hujan di sejumlah wilayah diprakirakan berada dalam kondisi normal.

Hal ini menjadi perhatian karena hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat meningkatkan risiko banjir hingga longsor, terutama di kawasan perkotaan yang menghadapi tekanan pembangunan dan perubahan lingkungan.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani di laman resmi bmkg menjelaskan perubahan iklim telah memengaruhi pola suhu dan hujan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya terasa dari meningkatnya suhu udara, tetapi juga terlihat pada perubahan karakteristik hujan.

“Kenaikan satu derajat itu bukan kecil, tapi suatu perubahan ekosistem yang sangat besar,” kata Faisal dalam Mayors Talk: Climate and Urban Resilience 2026 di IPB International Convention Center, Bogor.

Menurut Faisal, perubahan pola hujan menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan pemerintah daerah. Proyeksi BMKG menunjukkan sejumlah wilayah di selatan khatulistiwa berpotensi mengalami penurunan curah hujan tahunan dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, kejadian hujan ekstrem diproyeksikan semakin sering.

“Perubahan iklim itu tidak hanya terkait dengan kenaikan suhu, tapi juga perubahan pola hujan. Hujan ekstremnya akan lebih sering terjadi,” ujarnya.

Curah hujan normal bukan berarti tanpa risiko

BMKG membagi Indonesia ke dalam 699 zona musim. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa awal dan karakter musim hujan tidak sama di setiap wilayah.

Pada sejumlah daerah, musim hujan 2026/2027 diprakirakan mulai berlangsung pada November hingga Desember. Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember, Januari, hingga Februari.

Yang perlu diperhatikan pemerintah daerah bukan hanya jumlah hujan dalam satu musim. Curah hujan yang secara akumulatif masih berada dalam kisaran normal tetap dapat disertai hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat.

Situasi inilah yang berpotensi memicu persoalan di wilayah perkotaan, mulai dari genangan dan banjir hingga longsor di daerah rawan.

Sehingga, informasi cuaca dan iklim dinilai perlu masuk lebih awal dalam proses pembangunan. Data tersebut dapat digunakan untuk membantu pemerintah menentukan kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, transportasi, ketahanan pangan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.

BMKG memiliki informasi prakiraan cuaca dari skala jam hingga 10 hari ke depan, prediksi iklim hingga satu tahun, serta proyeksi perubahan iklim untuk jangka panjang.

Informasi tersebut dapat menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengenali risiko sebelum mengambil keputusan pembangunan.

Bukan hanya urusan saat bencana

Pesan mengenai pentingnya data iklim itu mengemuka dalam Mayors Talk: Climate and Urban Resilience 2026 yang digelar APEKSI Pusat bersama Pemerintah Kota Bogor.

Forum tersebut mempertemukan wali kota dan kepala organisasi perangkat daerah se-Komisariat Wilayah III APEKSI. Pembahasannya mencakup ketahanan pangan, lingkungan perkotaan, tata ruang berbasis risiko, hingga pemanfaatan climate intelligence dan sistem peringatan dini.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menilai informasi iklim harus dimanfaatkan sejak tahap perencanaan, termasuk ketika pemerintah daerah menentukan arah tata ruang.

Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan saat ini, tetapi juga kondisi lingkungan dan risiko yang mungkin dihadapi wilayah tersebut.

Hanif juga mengingatkan persoalan lingkungan tidak mengenal batas administratif. Masalah yang terjadi di kawasan hulu dapat berdampak langsung terhadap wilayah hilir.

“Penanganan kota tidak boleh berhenti di batas administratif. Harus dilakukan melalui pendekatan lanskap yang mengikat kota dan kabupaten/kota tetangga, kawasan hulu, dan daerah penyangga dalam satu kesatuan ekosistem,” kata Hanif.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena persoalan air, pangan, pencemaran, tata ruang, hingga risiko bencana sering kali saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja.

Kota diminta mulai bersiap

Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam mengatakan meningkatnya dampak perubahan iklim membuat kerja sama antarkota semakin dibutuhkan.

Menurut dia, kolaborasi tidak cukup berhenti pada forum atau pernyataan bersama. Pemerintah daerah perlu menerjemahkannya menjadi langkah yang bisa diterapkan untuk menjawab persoalan di wilayah masing-masing.

Melalui Mayors Talk 2026, APEKSI mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan, prioritas aksi pemerintah daerah, serta penguatan jejaring antarkota dalam menghadapi perubahan iklim.

Kebutuhan terhadap data, teknologi, pembiayaan, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi bagian dari pembahasan.

Bagi BMKG, penggunaan informasi cuaca dan iklim sejak tahap awal perencanaan menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko.

“Efek perubahan iklim itu bukan besok-besok, sekarang terjadinya. Jadi kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya,” tegas Faisal.

Dengan pola hujan yang semakin perlu diantisipasi dan risiko perkotaan yang semakin kompleks, pemerintah daerah dituntut tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi. Data cuaca dan iklim perlu ditempatkan sebagai bagian dari keputusan pembangunan agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal. (***)