Tak Hanya Cuaca, Dedi Mulyadi Bahas Ancaman Sesar Lembang

SUMSELTERKINI.CO.ID – Pembahasan mengenai kesiapsiagaan bencana di Jawa Barat tidak hanya berkutat pada cuaca. Ancaman gempa bumi dari Sesar Lembang turut menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bertemu dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dedi menekankan pentingnya menyiapkan perangkat mitigasi yang memadai dan memastikan seluruh sistem dapat berfungsi dengan baik sebelum bencana terjadi. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu dibangun sejak dini, bukan baru dilakukan ketika ancaman sudah menimbulkan dampak.

Ia mencontohkan Jepang sebagai negara yang kerap menghadapi bencana, tetapi memiliki sistem penanganan dan kesadaran masyarakat yang dinilai baik.

“Kita juga perlu membangun kesiapsiagaan seperti itu sejak sekarang. Sesar Lembang menjadi salah satu ancaman gempa bumi yang perlu diantisipasi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Karena itu, seluruh perangkat mitigasi harus tersedia dan berfungsi dengan baik,” ujar Dedi.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana membutuhkan lebih dari sekadar informasi mengenai potensi bahaya. Pemerintah daerah juga perlu memiliki kemampuan untuk menerjemahkan informasi tersebut menjadi langkah antisipasi yang tepat.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) berperan penting dalam mendukung pembangunan sekaligus melindungi masyarakat di Jawa Barat.

Provinsi tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ancaman bencana hidrometeorologi hingga risiko geofisika. Karena itu, pemanfaatan informasi BMKG perlu diperkuat agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di daerah.

“Jawa Barat memiliki aktivitas pembangunan yang tinggi, sekaligus menghadapi berbagai ancaman hidrometeorologi dan geofisika. Karena itu, informasi BMKG perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan dan melindungi masyarakat,” kata Faisal.

Menurutnya, keberhasilan mitigasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Koordinasi antarlembaga, kecepatan penyampaian informasi, serta tindak lanjut dari pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi faktor penting.

“Harapannya, peringatan dini tidak hanya tersedia, tetapi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Dukungan BMKG terhadap upaya mitigasi di Jawa Barat juga diwujudkan melalui penyediaan peralatan. BMKG telah menghibahkan delapan unit peralatan sistem peringatan dini tsunami dan proteksi lingkungan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Selain itu, dukungan pemanfaatan lahan melalui mekanisme pinjam pakai di Desa Cilayung menjadi bagian dari rencana penempatan radar cuaca untuk mendukung pemantauan kondisi atmosfer di wilayah Jawa Barat.

Rencana penempatan radar tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendukung pengamatan cuaca. Namun, radar cuaca dan peralatan peringatan dini tsunami memiliki fungsi berbeda dan tidak dapat disamakan dengan perangkat khusus untuk memantau aktivitas Sesar Lembang. BMKG juga bekerja sama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung dalam penyediaan layanan informasi MKG untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan di wilayah Jawa Barat.

Kerja sama yang ditandatangani pada 17 Oktober 2022 itu berlaku hingga 17 Oktober 2027. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari dukungan informasi bagi operasi pencarian dan pertolongan ketika dibutuhkan.

Informasi Cuaca Juga Dibutuhkan Sektor Pertanian

Pemanfaatan informasi BMKG tidak hanya berkaitan dengan penanganan bencana. Data cuaca dan iklim juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk di sektor pertanian dan kelautan.

Dedi mengapresiasi perhatian BMKG terhadap kebutuhan tersebut. Ia menilai, antisipasi terhadap berbagai potensi kejadian perlu dilakukan lebih awal, termasuk untuk kepentingan yang terkadang luput dari perhatian.

“Saya mengucapkan terima kasih. BMKG telah menerima kami dengan baik dan memberikan perhatian terhadap upaya mitigasi berbagai peristiwa, baik bencana, kepentingan pertanian, kelautan, maupun kepentingan lainnya yang terkadang terlupakan. Saya termasuk orang yang selalu berbicara mengenai pentingnya mengantisipasi kejadian sebelum bencana terjadi,” kata Dedi.

Untuk mendukung pemanfaatan informasi tersebut, BMKG dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengintegrasikan data cuaca, peringatan dini, gempa bumi, serta tsunami dengan sistem pemerintah daerah, antara lain melalui SAPAWARGA dan J-SITE.

Integrasi ini ditujukan untuk memudahkan pemanfaatan informasi MKG dalam pelayanan publik sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Dedi didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman serta jajaran perangkat daerah, termasuk unsur perencanaan pembangunan, BPBD, dan dinas yang membidangi sumber daya air, pertanian, perkebunan, serta kehutanan.

Melalui koordinasi tersebut, BMKG dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus mengoptimalkan pemanfaatan informasi MKG, mengembangkan sarana observasi cuaca, serta memperkuat sistem peringatan dini yang terintegrasi.

Upaya ini diharapkan membantu pemerintah daerah dan masyarakat mengambil langkah antisipasi secara lebih tepat untuk menghadapi berbagai potensi bencana di Jawa Barat. /sumber : bmkg (***)