Nih, Peluang Kerja, RI Butuh 10.000 Tenaga Keamanan Siber

SUMSELTERKINI.ID, Jakarta – Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Hartind Asrin menyebutkan, setidaknya diperlukan 10.000 tenaga ahli keamanan siber untuk menghadapi serangan siber internasional yang terus meningkat.

Pasalnya dampak terus meningkatnya siber tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terkena serangan siber.

“Tidak bisa ditunda lagi, kita segera menuju ke sana. Keamanan siber adalah prioritas ketiga dalam upaya bela negara setelah ancaman radikalisme plus terorisme dan narkoba,” ungkapnya kemarin.

Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (IDSIRTII) atau Tim Monitoring Ancaman Serangan Siber Rudi Lumanto mengatakan, perkiraan para pakar di dunia setidaknya dibutuhkan satu juta ahli di bidang keamanan siber untuk menghadapi serangan dan tindakan kejahatan di dunia maya.

“Di Indonesia sendiri mungkin jumlahnya baru ratusan atau paling optimistis sekitar seribuan mereka yang telah memiliki sertifikasi internasional keamanan siber. Masih perlu banyak upaya edukasi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia kita,” katanya.

Menurut pakar keamanan siber, Pratama Persadha, keamanan siber sangat penting bagi Indonesia. Pratama mengatakan, sepanjang 2017 ancaman siber yang hadir di Tanah Air sudah sangat mengkhawatirkan. Dia pun meminta pemerintah segera meresmikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang kini masih terombang-ambing. Sebab, menurut dia, ancaman siber menjadi hal sangat mengkhawatirkan tahun 2018 mendatang.

“Pada tahun ini kita saksikan bersama bahwa serangan siber menjadi ancaman dan urusan pemerintah yang sangat menyita perhatian. Bagaimana serangan malware wannacry dan nopetya membuat Kominfo kerepotan. Banyak korban di sisi infrastruktur strategis kita,” ujarnya.

Pratama menambahkan, keberadaan BSSN juga sangat krusial mengawal programprogram pemerintah terutama terkait e-government . Belum lagi upaya dari Bank Indonesia untuk memasifkan program Gerakan Non-Tunai (GNT) yang tidak bisa lepas dari penguatan keamanan siber di semua infrastruktur pendukungnya.

“Kita sudah cukup tertinggal dari negara tetangga Malaysia dan Singapura yang mempunyai badan siber sejak hampir satu dasawarsa lalu. Kita tentu berharap pemerintah bisa melihat posisi krusial BSSN saat ini di mana ada lebih dari 130 juta orang di Tanah Air yang terkoneksi internet,” katanya.[okezone]