Baru 4,2 Persen Tercatat, Perlinsos Sumsel Butuh 19.343 Agen

SUMSELTERKINI.CO.ID – Angka digitalisasi perlindungan sosial di Sumatera Selatan masih jauh dari cakupan seluruh kepala keluarga pasalnya dari sekitar 2.896.743 KK di Sumsel, baru 4,2 persen tercatat dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Sehingga dari data itu pekerjaan terkait masalah ini masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Sumsel, apalagi berdasarkan perhitungan dari total KK tersebut, sekitar 2,77 juta KK belum tercatat dalam sistem.

Bahkan di saat cakupan pendataan masih rendah, kebutuhan Agen Perlinsos justru diperkirakan mencapai sekitar 19.343 agen, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Sumsel terus mengejar capaiannya.

Sekretaris Daerah Sumsel H. Edward Candra tidak ingin pembentukan agen hanya berhenti pada jumlah, ia meminta keberadaan agen benar-benar terasa di lapangan dan membantu masyarakat masuk ke dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial.

“Agen Perlinsos tak  hanya terbentuk saja, tetapi harus bergerak, dari agen yang aktif, perluasan digitalisasi bansos menjadi nyata, tepat sasaran, dan semakin dekat dengan masyarakat,” tegas Edward.

Pernyataan itu disampaikan Edward saat memimpin Rapat Percepatan Implementasi Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Tahun 2026 di Ruang Rapat Sekda Sumsel, Selasa (22/9/2026).

Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan semata-mata mengejar angka 19.343 agen. Agen yang sudah ada juga harus mampu mendampingi masyarakat dalam proses pendataan dan penggunaan sistem Perlinsos.

Artinya, digitalisasi bantuan sosial tidak cukup hanya dengan menyediakan sistem. Masyarakat yang menjadi sasaran program juga harus bisa masuk dan menggunakan sistem tersebut.

Masalahnya Bukan Hanya Data

Ada persoalan lain yang bisa menghambat proses tersebut, yakni akses digital, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumsel Rika Efianti mengatakan, pihaknya akan memperkuat komunikasi publik mengenai program Perlinsos melalui koordinasi dengan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

Langkah itu diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana proses digitalisasi perlindungan sosial dijalankan.

Namun komunikasi saja tidak cukup jika akses internet belum tersedia secara merata.

Pemprov Sumsel juga memberi perhatian pada wilayah yang masih mengalami blank spot. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan ketika pelayanan, pendataan dan pemanfaatan bantuan sosial semakin diarahkan ke sistem digital.

Pengisian serta pemanfaatan data pada aplikasi Perlinsos juga menjadi bagian yang perlu diperkuat.

Dengan demikian, ada beberapa pekerjaan yang berjalan bersamaan: memperluas cakupan pendataan, memenuhi kebutuhan agen, memastikan agen aktif mendampingi masyarakat, memperbaiki akses di wilayah blank spot dan mendorong penggunaan aplikasi.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPS Sumsel Wahyu Yulianto, Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah Humaniora Basili Basmark, Kadisdukcapil Sumsel Deswan Irsyad serta pejabat terkait lainnya.

Kini angka 4,2 persen menjadi titik yang harus dikejar. Di sisi lain, kebutuhan 19.343 Agen Perlinsos menunjukkan besarnya pekerjaan yang harus dilakukan agar digitalisasi perlindungan sosial benar-benar sampai ke masyarakat Sumatera Selatan. (***)