SUMSELTERKINI.ID, Palembang – Anggota DKPP RI yang juga mantan komisioner KPU Ida Budiati,SH,MH mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pemilu, terutama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam melayani hak pemilih.
Oleh sebab itu menurutnya pihaknya membentengi penyelenggara dari KPU Kabupaten/kota hingga Panitia Pemilihan Kecamatan,KPU Provinsi Sumatera Selatan sesuai kode etik, sehingga pemilu berjalan sukses.
“Menarik untuk diteliti mengapa masyarakat tidak ke TPS apakah hanya sikap politik? Faktor adiministrasi, atau TPS tidak akses?,hati-hati makanya ini tergolong pelanggaran berat,”katanya Ida dalam bimbingan teknik (bimtek) yang digelar di Hotel Horison ,Jumat (22/12/2017).
Lebih jauh Ida menekankan penyelenggara untuk menjaga akses pemilih dan roda pemerintahan secara berkala.
Ida mengingatkan Panwas agar akses kewenangan yang lebih besar menimbulkan kecenderungan pelanggaran yang besar pula.
“Kecenderungan ini akan lebih besar Panwasnya yang diadukan,”lanjutnya.
Selain itu ia juga mengingatkan pula KPU dan Bawaslu serta jajarannya jangan mau diadu domba.Ida juga mengingatkan penyelenggara untuk tidak gagal paham, misalnya dengan fasilitasi kepada penyelenggara oleh Pemda karena memang tugasnya sesuai Undang-undang.
Komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi mengatakan suatu pertemuan yang jarang digelar ketika KPU Sumsel langsung bertatap muka dengan Jajaran PPK dan anggota KPU Kabupaten/kota.
“Semua penyelenggara siap melaksanakan tugas masing dan akuntabilitas mereka bisa dipertanggungjawabkan, PPK tidak hanya cakap bicara, tapi mutlak menyiapkan dokumentasi secara administrasi dan faktual dengan baik melalui bimtek ini”kata Naafi .
Bimtek selain menghadirkan nara sumber komisioner KPU Provinsi Sumsel juga diisi oleh Bawaslu Sumsel yang menekankan sinergisitas penyelenggara pilkada 2018 dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.
