PTBA Bangun Hilirisasi Batubara di KEK dan Kembangkan Angkutan Tanjung Enim-Perajen

Palembang – PTBA akan membangun Kawasan Khusus Ekonomi [KEK] di Bukit Asam Wilayah konsesi batubara dan pengembangan angkutan Tanjung Enim-Perajen.

Direktur Pengembangan Usaha PTBA, Fuad Iskandar Z Farchrudin menjelaskan maksud kedatangan menghadap Gubernur Sumsel Herman Deru untuk melanjutkan pembahasan mengenai progres dua pengembangan yang jadi target.

Rencananya lanjut Fuad, PTBA  akan membangun Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Bukit Asam di wilayah konsesi batubara.

“Di kawasan itu akan dikembangkan Hilirisasi Batubara Bukit Asam di Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBiE) berupa kawasan ekonomi khusus berbasis batubara di mulut tambang,” saat paparan di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (17/12/2018) pagi.

Hilirisasi batubara ini menurut Fuad diwujudkan untuk kepentingan nasional dimana batubara diubah sebagai bahan baku alternatif selain gas alam dan produksi urea dari batubara diharapkan menjadi subtitusi LPG.

“Hilirisasi itu akan membuat batubara bisa disubstitusikan ke LPG, sehingga bisa mengurangi impor LPG dan menghemat devisa negara. Rencana ini sudah inline dengan Kementerian Perindustrian,” jelasnya.

Namun sebelum ini, pihaknya masih harus melakukan berbagai tahapan, mulai dari izin Bupati, Gubernur hingga Dewan Ekonomi Nasional. Pengembangan ini sendiri akan dilakukan di atas lahan seluas 585 hektare yang bisa diekspansikan hingga 1.500 hektare.

Selain itu PTBA kata Fuad juga akan mulai mengembangkan angkutan batubara dari Tanjung Enim-Perajen sepanjang 38,5 Km. Hal ini sebagai bagian dari upaya mempertahankan kecukupan energi nasional.

“Selama ini kita tidak bisa jual lebih karena keterbatasan kapasitas angkutan. Dengan jalur ini diharapkan adanya penambahan penjualan 20 ton per tahun targetnya selesai 2023 jika izin, trase, izin pembangunan dan izin operasi dari Pemprov Sumsel selesai,” jelas Fuad.

Di tempat yang sama Bupati Muaraenim A. Yani mengatakan, pihaknya sudah mendalami  hal ini bersama Bapeda dan perangkat daerah bahkan telah dibahas juga dalam proses penyusunan tata ruang

Gubernur Sumsel Herman Deru ide besar hilirisasi tersebut patut didukung semua pihak termasuk Pemprov karena sangat dinantikan pusat maupun daerah. Hilirisasi ini mesti dipercepat karena dapat menghemat  impor LPG yang mencapai 73% dari total konsumsi LPG di Indonesia yang mencapai 11 Juta KL (2017).

Pada dasarnya Pemprov Sumsel akan mengakomodir dan mendorong segala bentuk investasi yang masuk sesuai kewenangannya sebagai pemimpin daerah.[**]

Penulis : One