BI Kejar Pipeline Pembiayaan Syariah Bankable untuk Ekspansi Korporasi

SUMSELTERKINI.CO.ID – Bank Indonesia (BI) mengejar penguatan pipeline pembiayaan syariah yang bankable untuk mendukung ekspansi korporasi. Langkah ini diarahkan agar pembiayaan syariah semakin berperan dalam membiayai investasi dan pengembangan usaha, bukan sekadar mencatat pertumbuhan penyaluran.

Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pembiayaan syariah perlu menjadi pilihan strategis dan kompetitif bagi korporasi yang membutuhkan pembiayaan untuk investasi maupun pengembangan usaha.

“Pembiayaan syariah perlu menjadi pilihan strategis dan kompetitif bagi investasi dan ekspansi korporasi,” kata Destry dalam Forum Strategis Pembiayaan Syariah untuk Ekspansi Korporasi bertema Unlocking Corporate Growth Through Sharia Finance di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, penguatan pembiayaan korporasi tidak cukup hanya dengan memperbesar penyaluran. BI juga melihat perlunya membangun pipeline pembiayaan yang bankable, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperdalam pasar keuangan syariah dan memperkuat fungsi intermediasi.

Dorongan tersebut dilakukan ketika pembiayaan perbankan syariah terus mencatat pertumbuhan. Hingga Juni 2026, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp720 triliun, tumbuh 11,43% secara tahunan (year on year/yoy).

Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah mencapai Rp816 triliun atau tumbuh 13,13% yoy. BI melihat perkembangan tersebut sebagai ruang untuk memperkuat penyaluran pembiayaan ke sektor riil, khususnya untuk mendukung investasi dan ekspansi dunia usaha.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempertemukan langsung industri perbankan syariah dengan korporasi. Dalam kegiatan tersebut, BI mempertemukan 20 Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 51 korporasi melalui business matching untuk menjajaki kebutuhan dan solusi pembiayaan.

Kebutuhan korporasi sendiri tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pembiayaan, tetapi juga kesesuaian skema dan jangka waktunya. Kepala Badan Ekonomi Syariah KADIN Indonesia Titi Khoiriah menilai pembiayaan syariah jangka panjang dengan skema dan tenor yang sesuai diperlukan untuk mendukung ekspansi korporasi.

Hal serupa terlihat dari dorongan untuk memperluas pendekatan pembiayaan berbasis ekosistem. Ketua Hubungan Bisnis Asbisindo sekaligus Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Bob Tyasika Ananta mengatakan pendekatan tersebut dapat menghubungkan korporasi dengan rantai pasoknya.

Dengan model tersebut, perbankan syariah tidak hanya memiliki ruang untuk membiayai korporasi, tetapi juga memperluas pembiayaan modal kerja di sepanjang rantai pasok. Pendekatan ini menjadi semakin relevan seiring pertumbuhan rantai pasok halal yang pada Juni 2026 tercatat sebesar 5,5%.

BI juga menilai kapasitas dan inovasi instrumen pembiayaan perlu diperluas. Penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pemantauan pembiayaan juga menjadi bagian dari upaya agar pembiayaan korporasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Selain perbankan, pasar sukuk juga menjadi bagian dari ekosistem pembiayaan tersebut. Dalam rilis BI disebutkan outstanding sukuk korporasi telah mencapai sekitar Rp95 triliun pada Juni 2026. Dengan perkembangan tersebut, agenda berikutnya bukan hanya menjaga pertumbuhan pembiayaan syariah, tetapi memastikan kebutuhan pembiayaan korporasi dapat diterjemahkan menjadi proyek dan kebutuhan usaha yang siap dibiayai.

Melalui Bulan Pembiayaan Syariah dan Percepatan Intermediasi Indonesia, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan, kementerian/lembaga, asosiasi industri dan pelaku usaha terus mendorong perluasan akses pembiayaan syariah ke sektor riil. (***)