DKR Minta Semua SMA/SMK Patuhi Kadisdik Jabar Prioritaskan Siswa Miskin
- account_circle Nasir Nasir
- calendar_month Sabtu, 12 Jun 2021
- visibility 871
- comment 0 komentar
- print Cetak
DKR desak kepala sekolah prioritaskan siswa miskin
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Menanggapi Inspeksi mendadak atau Sidak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, DKR (Dewan Kesehatan Rakyat) berharap agar para kepala SMA dan SMK Negeri mematuhi keinginan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat untuk memprioritaskan siswa miskin. Demikian Roy Pangharapan, Ketua DKR Kota Depok kepada pers di Depok Sabtu (12/6).
Hal ini menjadi tuntutan DKR Kota Depok yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat terkait sulitnya siswa miskin untuk daftar sekolah negeri melalui jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM). Sidak Kadisdik Jabar ke Kota Depok telah menjadi harapan karena dalam pernyataanya Kadisdik meminta agar para kepala SMA SMK Negeri untuk memprioritaskan penerimaan siswa miskin.
“Alhamdulillah DKR menyambut baik, keinginan Kadisdik Jabar untuk memprioritaskan siswa miskin. Untuk itu kepala dinas harus terus memantau pelaksanaannya dan bula diri menerima laporan masyarakat,” kata Roy Pangharapan.
Diberitakan sebelumnya bahwa, Kadisdik dalam Sidaknya telah mengumpulkan para kepala SMA SMK Negeri,dan meminta agar memprioritaskan Siswa miskin.
Ia juga mengajak semua pihak untuk ikut mendukung PPDB yang kondusif sesuai aturan.
“DKR terus mantau sampai hari ini pelaksanaan perintah kepala dinas. Kami membuka laporan masyarakat seluas-luasnya apakah ada siswa miskin yang ditolak,” Pungkas Roy Pangharapan.
Sebelumnya DKR menerima pengaduan dari keluarga para relawan dan kader DKR dari keluarga tak mampu yang anaknya tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini menyebabkan anak-anak relawan DKR tidak bisa melanjutkan sekolah.
“Tentu mereka menjadi tangggung jawab organisasi. Tidak mungkin para relawan bisa membantu orang lain disaat anaknya tidak bisa bersekolah,” jelas Roy Pangharapan.
Namun Roy Pangharapan maklum bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa dirasakan oleh orang yang berpunya, sehingga hanya bisa menyepelekan problem kesehatan dan pendidikan mahal.
“Tapi jangan juga halangi kami perjuangkan hak-hak kami yang sudah dijamin konstitusi. Kami bukan mengemis. Kami tidak pernah mengganggu kepentingan orang berpunya,” tegasnya. Jadi gak usah nyinyir kalau memang gak bisa membantu,” tegasnya. (*/nasir)
- Penulis: Nasir Nasir
Saat ini belum ada komentar