Kebutuhan Tempat Tinggal Terus Meningkat, Pemerintah Terus Siapkan Rumah Layak Huni

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memprediksi kebutuhan akan rumah layak huni itu mencapai 11 juta unit di Indonesia pada 2021. Hanya sedikit menyusut dari angka 2015, yang mencapai 11,4 juta. Apa boleh buat, jumlah penduduk terus tumbuh dan jumlah rumah tangga terus bertambah.

Kementerian PUPR terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) itu, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui Program Sejuta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2015.

Pada tahun anggaran 2021, realisasi dari Program Sejuta Rumah itu mencapai 1.105.707 unit rumah di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Sejuta Rumah terus digenjot agar setiap warga negara dapat memiliki dan bertempat tinggal di rumah yang layak huni. Terlebih di masa pandemi Covid-19, rumah menjadi salah sebuah hal penting bagi masyarakat, agar bisa saling menjaga jarak dan terhindar baku tular virus.

‘’Program Sejuta Rumah akan tetap dilanjutkan. Karena, rumah adalah kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang dirilis 18 Januari 2022. Basuki pun optimistis bahwa di 2022, pembangunan perumahan rakyat itu juga dapat mencatat kembali hasil di atas 1 juta unit hunian.

Direktur Jenderal Perumahan di Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menekankan bahwa Program Sejuta Rumah itu adalah gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia. Soal cepaian pembangunan perumahan rakyat selama ini bukan sepenuhnya kerja pemerintah.

‘’Capaian tersebut tak terlepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan atau stakeholder perumahan. Misalnya, para pengembang perumahan, kalangan perbankan, sektor konstruksi swasta, serta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” kata Iwan.

Menurut Iwan, capaian Program Sejuta Rumah di 2021 yang menyentuh angka 1.105.707 unit itu terdiri dari 826.500 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 279.207 unit rumah non-MBR.

Adapun rincian pada rumah MBR itu, dari hasil pembangunan yang dilaksanakan Kementerian PUPR sebanyak 341.868 unit, kementerian/lembaga lainnya 3.080 unit, pemerintah daerah 43.933 unit, pengembang perumahan 419.745 unit, CSR Perumahan 2.270 unit, dan 15.604 unit lainnya oleh swadaya masyarakat.

Pada rumah non-MBR, yang berasal dari hasil pembangunan oleh pengembang perumahan adalah 244.010 unit dan oleh masyarakat sebanyak 35.197 unit.

Wujud Nyata Perhatian

Program Sejuta Rumah merupakan wujud nyata perhatian pemerintah kepada pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia. Persentase rumah MBR ialah 75 persen dan sisanya 25 persen merupakan rumah non-MBR. ‘’Kami harap hasil pembangunan rumah ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia,” ujar Iwan.

Sejak dicanangkan 2015, hasil pembangunan rumah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat, angka capaian pada 2015 sebanyak 699.700 unit, 2016 sebanyak 805.169 unit, dan pada 2017 sebanyak 904.758 unit.

Berikutnya, pada 2018 realisasi capaiannya 1.132.621 unit. Lantas program itu menyentuh puncaknya dengan 1.257.852 unit, lalu menyusut pada tahun pandemi 2020 dengan 965.217 unit rumah. Di tahun 2021, kembali bangkit dan mencatat hasil 1.105.707 unit.

Dalam hal penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), peranan pemerintah melalui Kementerian PUPR konkret. Pemerintah banyak membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan tarif yang terjangkau di berbagai kota. Rusun juga bisa diberikan ke pesantren dan kampus di atas lahan milik lembaga pendidikan itu. Sepanjang 2021, rusun dan rusunawa yang yang dibangun Kementerian PUPR lebih dari 157 ribu unit hunian.

Melalui Program Sejuta Rumah ini, Kementerian PUPR juga membangun 4.243 unit rumah khusus, yang diberikan untuk korban bencana alam, warga yang direlokasi karena lahan rumahnya dipakai untuk proyek pemerintah, penduduk di perbatasan negara, bahkan ada pula untuk “warga baru” yakni warga eks-Timor Timur (kini Timor Leste) yang mengungsi ke wilayah Indonesia sejak 1999.

Yang jumlahnya cukup besar, pada 2021 itu ialah pembangunan rumah swadaya, program yang sering disebut bedah rumah. Pekerjaan ini menyasar ke warga prasejahtera yang mendiami rumah sendiri, di atas lahan miliknya, tapi kondisinya tidak layak huni seperti sempit, rombeng, pengap, berlantai tanah, tanpa fasilitas air bersih dan sanitasi, termasuk jamban.

Kementerian PUPR memberikan bantuan rata-rata Rp20 juta per unit, dan dibagikan ke seluruh penjuru tanah air. Pada praktiknya, bantuan itu mendorong semangat gotong royong di kalangan warga untuk membantu kekurangan material yang ada, hingga bedah rumah dapat menghasilkan hunian yang layak. Pada 2021, bedah rumah ini cakupannya sampai 196.603 unit.

Target pembangunan perumahan memang tidak semata membuat bangunan baru. Dari backlog (kekurangan rumah) sebanyak 11 juta unit itu, ada di dalamnya 2,3 juta unit rumah tak layak huni, yang banyak terdapat di daerah pedesaan dan kawasan kumuh di perkotaan. Hampir semua kota besar di Indonesia memiliki daerah kumuh, yang rumah-rumahnya centang perenang, berantakan, sempit, sumpek, pengab, sulit mengakses air bersih, dan miskin sanitasi.

Sebagai kota dengan kegiatan ekonomi terbesar di Indonesia, Jakarta menanggung akibat berupa tumbuhnya kawasan kumuh. Dari 264 kelurahan yang ada di DKI Jakarta, 118 di antaranya punya bagian yang tergolong kumuh, baik pada level ringan, sedang atau berat. Sebagian wilayah kumuh itu ada di Jakarta Utara (39 persen) dan Barat (28 persen).

Hampir separuh daerah permukiman kumuh Jakarta itu ada di bantaran sungai, kanal, dan saluran air lainnya. Sebagian besar penghuninya (72 persen) ialah pendatang dan keluarganya dari daerah pedesaan. Penghuni kawasan kumuh ini yang diharapkan bisa berpindah ke rusunawa.

Namun, tak mudah bagi pemerintah untuk memboyong mereka ke rusunawa. Selain ada masalah sosial, untuk membangun rusunawa di perkotaan juga dihadapkan pada kenyataan tentang minimnya lahan dan mahalnya harga tanah. Toh, Kementerian PUPR terus merencanakan pembangunan rusun dan rusunawa bagi warga miskin perkotaan ini sebagai bagian dari Program Sejuta Rumah pada 2022 ini.

Pelaksanaan Program Sejuta Rumah itu ternyata bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Properti pun menjadi salah satu leading sector, karena memiliki multiplier effect yang besar dalam menggerakkan lebih dari 140 industri, seperti industri genteng, semen, paku, besi, kayu, kayu lapis, cat, engsel, dan banyak lainnya. Ketersediaan rumah layak huni juga diharapkan bisa menjaga kesehatan dan produktivitas masyarakat.
InfoPublik (***)