BAGI orang kebanyakan, mendapatkan rumah itu tidak mudah. Jadi tak heran bila antrean orang untuk mendapat hunian yang layak huni di Indonesia sangat panjang.
Hal ini bila setiap satu keluarga perlu satu unit hunian, menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Indonesia masih memerlukan 11 juta unit hunian baru. Antrean itu yang disebut backlog perumahan.
Jumlah backlog itu tak kunjung menyusut karena tiap tahunnya muncul keluarga baru. Jika hunian itu disyaratkan rumah layak huni, kebutuhannya pun jauh lebih besar. Pasalnya, 29 juta unit rumah di Indonesia berstatus tidak layak huni, alias rombeng, tak ditunjang akses jalan, dan tidak dilengkapi air bersih serta sarana sanitasi.
Bagi kebanyakan orang, rumah itu mahal. Mereka adalah kelompok yang disebut masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) yang sulit bisa membeli hunian secara tunai. Maka, lembaga pembiayaan perumahan rakyat diperlukan, utamanya untuk menyediakan kredit murah. Peran itulah yang kini dijalankan oleh Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Namun kini perannya semakin penting, karena dia dipercaya pemerintah untuk mengelola investasi pemerintah, dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), dalam jumlah yang besar. Dibanding lembaga pembiayaan sejenis, BP Tapera berbeda jangkauan layanannya. Ia tidak hanya merangkul para pekerja reguler yang berpenghasilan tetap, melainkan juga melayani pekerja mandiri seperti pelaku usaha mikro, petani, atau nelayan. Syaratnya, menjadi peserta BP Tapera.
Memasuki tahun 2022, BP Tapera memanggul target membiayai pembangunan hunian 200 ribu unit dan optimalisasi (renovasi) 26.000 rumah lainnya agar menjadi hunian sehat. Target itu adalah bagian dari Program Satu Juta Rumah per tahun yang dilaksanakan Kementerian PUPR sejak 2016.
Untuk melaksanakan amanat itu, BP Tapera yang sudah berkiprah sejak 2018 akan menyalurkan dana Rp23 triliun. Rinciannya, Rp19,1 triliun berasal dari APBN sebagai fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang disalurkan sebagai PMN. Bunganya 5% per tahun. Ada pula dana Rp3,9 triliun dari tabungan serta pengembalian pokok kredit. Penyaluran keluar masuknya dana dilakukan melalui bank kustodian tunggal BP Tapera, yakni Bank BRI.
BP Tapera adalah badan hukum publik. Ia bertanggung jawab pada Komite Tapera yang terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan unsur profesional yang ditunjuk pemerintah. Komite ini melakukan pengawasan ke BP Tapera, yang pelaksanaannya dilakukan, antara lain oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
Sebagai salah satu bentuk skema pengawasan, BP Tapera telah menandatangani kontrak kinerja pengelolaan investasi pemerintah, dalam hal ini ialah FLPP, dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu. Penandatangan kontrak ini telah dilakukan 15 Maret 2022 di Gedung Kementerian Keuangan.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, BP Tapera berupaya menjaga agar pengelolaan dana FLPP itu sesuai dengan tujuan investasi pemerintah, yakni menyediakan perumahan rakyat yang sehat dan terjangkau. ‘’Kami optimistis optimalisasi target tahun 2022 tercapai,’’ ujarnya.
Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), menurut Adi Setianto, BP Tapera melihat optimisme dari bank penyalur untuk mengalirkan FLPP. Jumlah pelaksana pembangunan rumah bersubsidi itu pun memperlihatkan tren yang meningkat. ‘’Namun sebagai OIP kami menegaskan bahwa kualitas rumah dan ketepatan sasarannya ialah prioritas utama kami dalam penyaluran dana pembiayaan perumahan bagi MBR,’’ Adi Setianto menambahkan.
Menurut Adi Setianto, prioritas itu dijalankan sesuai amanah agar mengoptimalisasikan dana FLPP sehingga menjadi dana murah yang bergulir secara berkelanjutdan dalam jangka panjang. Dengan begitu, manfaatnya memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau akan menjangkau lebih banyak warga masyarakat.
BP Tapera dibentuk berdasarkan UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Ia menggantikan tugas dan fungsi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), lembaga pemerintah nonkementerian yang khusus melayani bantuan tabungan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk TNI-Polri. Bapertarum pun telah dilikuidasi pada 24 Maret 2018.
Melengkapi tugas itu, BP Tapera pun ditunjuk menjadi Operator Investasi Pemerintah (OIP) sejak 2021. Sampai 11 Maret 2022, Penyaluran dana FLPP melalui BP Tapera ‘’baru’’ mencapai Rp3,01 triliun, untuk penyediaan 27.257 unit hunian sehat. Modalnya melonjak berkat tambahan FLPP sebesar Rp19,1 trilyun tahun ini, dan kemungkinan ada gelontoran lagi di tahun-tahun mendatang.
Ditambah perputaran dari cicilan dan tabungan, BP Tapera ini akan menjadi lembaga pembiayaan perumahan rakyat yang kuat. Pemerintah sendiri, melalui berbagai skema, telah menyalurkan dana FLPP 2010-2022 sebesar Rp78,19 triliun untuk membangun hunian sebanyak 970.836 unit.
Dalam kontrak kinerja yang ditandatangani di Kemenkeu itu, BP Tapera diminta menjaga kinerjanya atas tiga sasaran strategis. Pertama, layanan prima dengan indikator realisasi penyaluran dana FLPP dan tingkat keterhunian rumah oleh MBR. Kedua, peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana FLPP yang berkelanjutan dengan indikator kinerja rekonsiliasi dengan bank penyalur serta penyelesaian temuan auditor.
Sasaran ketiganya ialah pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator kinerja ketepatan waktu pencairan alokasi dana sesuai rencana penarikan dana dan realisasi jumlah imbal hasil dana FLPP yang disetorkan ke Rekening Investasi BUN (RIBUN).
‘’Kami berharap pengelolaan investasi dana FLPP yang dijalankan pada BP Tapera akan menjadi role model bagi investasi pemerintah lainnya,’’ ujar Dirjen Perbendaharaan Kemekeu Hadiyanto. Terkait dengan sebagai OIP, Hadiyanto mengingatkan agar BP Tapera menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan dana investasi. Indonesia.go.id
