Duh, 3 Rumah Sakit Ini Turun Kelas, Begini Tanggapan Gub. Sumsel
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Kamis, 1 Agt 2019
- visibility 814
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DATA Kementerian Kesehatan lewat surat bernomor HK.04.01/I/2963/2019 tentang Rekomendasi Penyesuaian Kelas Rumah Sakit Hasil Reviu Kelas Rumah Sakit menyebut 615 rumah sakit harus turun kelas. Alasannya, ada ketidaksesuaian antara data yang dihimpun dan kondisi real di lapangan.
Dari 615 rumah sakit (RS) turun kelas yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut ada tercatat tiga rumah sakit milik Pemprov yang terpaksa turun kelas.
RS tersebut yakni RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dari kelas B saat ini menjadi C, RS Khusus Gigi dan Mulut kelas saat ini tipe C menjadi C+, dan RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dari kelas B turun menjadi kelas C.
Menanggapi hal ini, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penilaian yang diberikan oleh Kemenkes terkait turun kelasnya tiga rumah sakit milik pemprov Sumsel lebih disebabkan angka jumlah kecukupan dokter ataupun dokter spesialis yang terdapat di rumah sakit.
“Ini lebih ke masalah kelengkapan administrasi saja. Rata-rata terkait angka kecukupan dokter. Bukan pada masalah pelayanan ataupun infrastruktur yang ada. Untuk itu kita akan undang IDI Sumsel guna melakukan pembenahan dan mencari solusi”, jelas HD.
Menurut HD selama ini, permasalahan yang kerap terjadi adalah pada ketersediaan tenaga dokter spesialis. Seringkali di wilayah perkotaan terjadi penumpukan tenaga dokter, sementara di desa kekurangan dokter.
Lebih lanjut HD menambahkan rekomendasi predikat yang diberikan Kemenkes kepada RS yang turun kelas, memunculkan pertanyaan tersendiri terkait kemungkinan adanya persyaratan yang mungkin belum dipenuhi. Dirinya menilai RS yang turun kelas lebih pada kelengkapan administrasi.
Selain itu, gub mengusulkan, “Jika RS yang tetap berstatus kelas B agar diberikan kewenangan untuk menangani penyakit tertentu atau penyakit dengan stadium tertentu”, terangnya.
Guna mengetahui hal ini secara lebih gamblang, HD mengatakan pihaknya segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan Sumsel agar penilaian predikat yang dikekuarkan Kemenkes dapat lebih obyektif terkait hal-hal apa saja yang perlu dilakukan perbaikain.[**]
Penulis : rilis Humas
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar