Wagub : DPD RI Jadi Acuan Penyelesaian Masalah Daerah
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Kamis, 4 Feb 2021
- visibility 962
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Wakil Gubernur Sumsel Ir. H Mawardi Yahya mengatakan, DPD RI menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan di daerah.
Oleh karena itu kehadiran dari BAP DPD RI ini sebagai wujud kepeduliannya terhadap daerah termasuk Pemprov Sumsel dan Kabupaten/Kota se Sumsel, kata Wagub saat
rapat dengar pendapat dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI dalam rangka tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 dari BPK RI, Kamis (4/2).
“Kita tahu kehadiran dari BAP DPD RI ini memberikan penilaian terhadap setiap daerah bukan hanya satu tahun belakangan ini saja tapi juga dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Dengan adanya ini, menurut Mawardi tentunya akan menjadi penyemangat bagi Pemprov Sumsel termasuk 17 Kabupaten/Kota lainnya dimana dari hasil penilaian tersebut akan menjadi acuan Pemda dalam intropeksi guna melakukan yang lebih baik.
Sementara itu, BAP DPD RI, Ustadz Zuhri M. Syazali mengatakan bahwa BAP itu sebagai alat pelengkap DPD RI dimana fungsi utamanya melakukan penelaahan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara.
“Kami hanya fokus kepada point-point yang terindikasi kerugian negara. Jadi kami yang berkepentingan disini untuk bersama-sama Pemerintah Daerah melakukan penilaian yang muaranya untuk kepentingan daerah serta masyarakat,” ujarnya.
Muduhan-mudahan kerja sama ataupun komunikasi antara pihak DPD RI dengan Pemprov Sumsel, diharapkan dapat berjalan dengan baik karena itu tidak lain untuk kemajuan Sumsel serta kesejahteraan masyarakat.Ril
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar