AI Jadi Tantangan Baru Reformasi Birokrasi di Sumsel
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
- visibility 64
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PERKEMBANGAN kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mulai menjadi perhatian dalam reformasi birokrasi di Sumatra Selatan (Sumsel) menyusul teknologi itu bisa membawa dampak positif sekaligus tantangan bagi tata kelola pemerintahan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, H. Edward Candra menjelaskan saat mengikuti kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara daring dari Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (26/5/2026).
Menurut Edward, pemanfaatan teknologi harus mampu diselaraskan dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi agar reformasi birokrasi berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pemerintahan.
“Dalam reformasi birokrasi, masih banyak hal yang harus kami perbaiki. Bicara soal Zona Integritas, itu harus dimulai dari pimpinan untuk memberikan contoh, sehingga benar-benar menjadi budaya kerja dan tidak hanya sekadar slogan,” ujar Edward.
Ia mengatakan reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai sistem dan teknologi, tetapi juga perubahan pola kerja dan budaya organisasi di lingkungan pemerintahan.
Karena itu, Edward berharap seluruh peserta dapat mengikuti materi asistensi dengan baik agar mampu menerapkannya dalam membangun kinerja instansi pemerintah yang semakin berkualitas dan berAKHLAK.
Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan sejumlah aturan dan linimasa penting terkait pengusulan unit kerja atau satuan kerja untuk evaluasi Zona Integritas tahun 2026.
Pengusulan dibuka mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 melalui Portal RB Nasional menggunakan akun masing-masing instansi pemerintah.
Sistem pengusulan dilakukan secara daring dan hanya dapat dilakukan satu kali submit. Setelah pengajuan dilakukan, sistem akan otomatis terkunci dan data tidak dapat diubah kembali.
Karena itu, setiap instansi pemerintah diimbau lebih cermat dan teliti sebelum melakukan submit pengusulan unit kerja maupun satuan kerja yang akan diajukan dalam evaluasi Zona Integritas. (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
