Dana PMI Sumsel Diperketat, Tak Boleh Ada Lagi Kebocoran

PMI Sumatera Selatan mulai diarahkan ke sistem pengelolaan baru yang lebih ketat, transparan, dan berbasis digital. Pemerintah Provinsi Sumsel menegaskan bahwa tata kelola dana kemanusiaan tidak boleh lagi menggunakan pola lama yang masih membuka celah administrasi maupun potensi penyimpangan.

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meminta seluruh transaksi PMI, baik yang bersumber dari hibah pemerintah maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR), segera menggunakan sistem non-tunai. Kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan setiap aliran dana tercatat dengan jelas dan dapat diaudit secara terbuka.

Menurut Herman Deru, sistem digital akan mempersempit ruang kesalahan dalam pencatatan maupun penggunaan anggaran. Seluruh transaksi harus bisa ditelusuri secara real time, sehingga tidak ada lagi proses yang tidak terdokumentasi dengan baik.

“Transaksi harus non-tunai agar lebih transparan dan mudah diaudit,” tegas Herman Deru, kemarin.

Selain digitalisasi, pemerintah juga memperketat sistem pengawasan internal. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat diminta dilibatkan sejak awal dalam setiap program PMI di kabupaten dan kota, bukan hanya pada tahap akhir pelaporan.

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.

Herman Deru juga menegaskan empat prinsip utama dalam pengelolaan anggaran PMI, yakni wajib non-tunai, tidak boleh ada markup, tidak boleh ada kegiatan fiktif, serta setiap program harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Tidak boleh ada kegiatan fiktif maupun markup,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumsel juga mendorong penguatan kemitraan PMI dengan berbagai pihak, termasuk perbankan daerah, untuk mendukung sistem keuangan yang lebih terintegrasi dan tertata.

Ketua PMI Sumatera Selatan Hj. Feby Herman Deru menegaskan bahwa pengurus baru harus bekerja dengan prinsip akuntabilitas tinggi. Ia meminta seluruh program PMI disertai pelaporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Feby juga menyoroti tingginya kebutuhan darah di Sumatera Selatan, terutama untuk pasien thalasemia, ibu melahirkan, dan korban kecelakaan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PMI Sumsel diminta memperkuat sistem donor darah jemput bola hingga ke tingkat desa. Selain itu, edukasi donor darah juga diperluas melalui Palang Merah Remaja (PMR) lewat program PMI Goes to School.

Dengan kebijakan ini, PMI Sumatera Selatan diarahkan menjadi organisasi kemanusiaan yang lebih modern, transparan, dan berbasis sistem digital. Pemerintah menegaskan, tidak boleh lagi ada ruang gelap dalam pengelolaan dana kemanusiaan di daerah. (***)