1.500 Satgas Disiagakan Untuk Antisipasi Bencana di Sumsel

PRESIDEN RI, Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta,  Selasa (23/7/2019).

Rakornas tersebut dihadiri seluruh BMKG di Indonesia serta  perwakilan dari daerah yang  masuk dalam kategori rawan bencana.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir H. Mawardi Yahya yang dibincangi  usai menghadiri Rakornas BMKG tersebut  mengatakan tujuan dari  digelarnya Rakornas ini tidak ada lain untuk mengantisipasi bencana akibat dari  kekeringan terutama dalam  menghadapi musim kemarau pada tahun ini.

Pada rapat Rakornas itu kata Mawardi, Presiden Jokowi  menegaskan, antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  harus sinergi  di dalam mengambil kebijakan mengantisipasi terjadinya bencana  baik bencana tsunami, kebakaran dan bencana alam lainnya.

Untuk di Provinsi Sumsel sendiri, lanjut Wagub, kemarau panjang diperkirakan akan terjadi pada  akhir bulan Juli, memasuki bulan Agustus  hingga bulan September. Oleh karena itu dia meminta kepada BMKG Sumsel untuk selalu mengevaluasi perkembangan yang ada dilapangan sehingga nantinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel dapat secara sigap dalam  mengantisipasi terjadinya bencana terutama kebakaran hutan dan lahan  (Karhutla) di wilayah Sumsel.

“Sebagai langkah antisipasi Karhutla, Kita   sudah mensiagakan  kurang lebih 1.500 satgas. Satgas ini  sejak beberapa hari yang lalu telah ditempatkan di wilayah Sumsel yang rawan karhutla dengan bekerjasama dengan masyarakat di desa -desa,” katanya Wagub.

Ditambahkan Wagub,  untuk peralatan pemadaman Karhutla di Sumsel, dirinya menilai sudah memadai termasuk Helikopter dan peralatan lainnya sudah disiapkan. Di samping itu sejumlah  perusahan perkebunan yang ada di Sumsel juga diharapkan ikut mengantipasi mencegah Karhutla.

“Alhamdulillah sejauh ini satgas dan peralatan  sudah kita siagakan dan  jangan sampai pemerintah dianggap  salah. Oleh karena itu kita harapkan antisipasi sejak dini dilakukan. Ini juga yang telah ditekankan Presiden. Agar pemerintah daerah aktif  dengan melibatkan masyarakat  dalam mencegah terjadinya bencana,” tutupnya.

Kurangi Resiko Bencana

Presiden Joko Widodo dihadapan para peserta Rakornas seluruh BMKG di Indonesia serta  kepala  daerah yang ikut hadir menegaskan, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana. Oleh karena itu, dia meminta aparat dan petugas terkait untuk memberikan pemahaman pada masyarakat diseluruh penjuru tanah air.

Dia juga menilai peran BMKG  untuk memberikan pemahaman potensi bencana kepada masyarakat dalam mengurangi risiko-risiko bencana. “Kebijakan nasional dan daerah harus bersambungan dan sensitif  terhadap antisipasi pada semua potensi kerawanan bencana diwilayahnya masing-masing,” ucap Jokowi.

Dikatakan Presiden, wilayah Indonesia memiliki gunung-gunung berapi yang aktif. Potensi bencana banjir, tanah longsor juga hampir setiap tahun terjadi. Karena itu semua lini harus difungsikan dengan dengan tetap melibatkan  peran masyarakat.

“Resiko-resiko yang kita miliki ini bisa diminimalkan dan dikurangi. Caranya kita maksimalkan fungsi peringatan-peringatan dini terhadap daerah-daerah yang rawan bencana, lingkungan yang rawan bencana,”  tegas Presiden.

Nampak sejumlah pejabat turut menghadiri acara itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan para kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota atau yang mewakili daerah.[**]

Rilis  : rel humas