Serikat Pemuda & Masyarakat Minta Polisi Usut Tuntas Kasus OTT
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Sabtu, 15 Agt 2020
- visibility 1.299
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Proses penegakan hukum yang terjadi harus tetap berjalan, dan jika perlu dilakukan pengembangan kasus yang terjadi. Untuk melihat apakah ada pihak lain yang ikut bermain dalam perkara yang dimaksud,” demikian ditegaskan Koordinator Serkat Pemuda & Masyarakat Sumsel, Yovi Maitaha, Sabtu (15/8/2020).
Menurutnya SPM Sumsel mendukung penuh upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian terkait berbagai kasus hukum yang melibatkan aparatus sipil negera, termasuk operasi tangkap tangan oleh aparat Polres OKI, pada Rabu kemarin sekitar pukul 17.00 WIB.
Adanya dugaan skandal pemerasan yang dilakukan oknum Ormas DPC Projo di Kabupaten OKI itu, tentunya harus dibarengi penegakan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah.
Penangkapan oknum Ketua DPC Projo tersebut dilakukan di Inspektorat OKI,
Yovi juga meminta Polres OKI mengusut oknum-oknum lain yang terlibat dalam kasus tersebut.
Yovi menuturkan, hal itu untuk memastikan integritas Polres OKI terjamin demi memberikan kepercayaan kepada publik.
Bahkan, Yovi mengaku menyesalkan apa yang dilakukan oknum Ormas tersebut. Hal tersebut tentu mencoreng nama baik Ormas di Sumsel.
“Tapi ada juga terselip bangga dengan kepolisian dengan sigap telah menangkap OTT. Selain itu, kami merasa sedih sebuah Ormas yang begitu besar dan diduga melakukan praktek pemerasan. Mudah-mudahan pihak kepolisian melakukan proses lidik keakar-akarnya sehingga kasus ini bisa terungkap terang benderang,” harapnya.
Dalam waktu dekat Yovi Meitaha juga akan turun aksi bersama denga aktivis lainnya mendesak Kapolda Sumsel untuk mengawasi dan mengawal kasus ini agar berjalan sesuai hukum yang berjalan.
“Siapa pun yang bersalah, proses hukum secara terbuka dan transparan. Kami mendukung kepolisian, dalam Mengusut Tuntas apa yang dilakukan oleh oknum ormas yang terkena OTT tersebut.
“Seharusnya Ormas menjadi pembela masyarakat, penyambung aspirasi masyarakat. Tapi ini terjadi dugaan pemerasan. Oleh karena itu, tak ada tawar menawar lagi. Proses siapa pun yang terlibat, hukum tetap harus jadi panglima siapa pun pelakunya,” tegasnya.
Koordinator SPMSumsel Ini Juga meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas baik yang menerima maupun yang memberi.[***
Dra
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar