Kabar Baik Untuk Bumi

Tanggal 26 Mei 2021 jadi tanggal bersejarah karena pengadilan negara Belanda memutuskan perusahaan Shell bertanggung jawab atas kerusakan iklim. Shell adalah satu dari 10 perusahaan paling mencemari iklim di seluruh dunia.

Friends of the Earth (Milieudefensie) Belanda sebagai penggagas gugatan bersama lebih dari 17 ribu signers, juga para penggugat lainnya yaitu Greenpeace Belanda, ActionAid, Both ENDS, Fossil Free NL, Jongeren Milieu Actief, dan Waddenvereniging akhirnya memenangkan gugatan yang dilayangkan sejak 2018 ini.

Untuk PERTAMA KALINYA perusahaan bahan bakar fosil dinyatakan bertanggung jawab atas kontribusinya terhadap perubahan iklim dan diperintahkan untuk mengurangi emisi karbon dalam keseluruhan rantai pasokannya.

Apa target dari putusan ini?
Shell harus membuat perubahan secara radikal untuk mencapai penurunan emisi CO2 sampai 45% di tahun 2030. Target penurunan ini sejalan dengan pemanasan global yang dibatasi pada 1,5 derajat untuk meminimalisir risiko perubahan iklim yang tidak dapat diubah dan menyebabkan bencana.

Apakah Shell akan membayar denda?
Kasus melawan perusahaan bahan bakar fosil lainnya yang ditempuh lewat jalur hukum meliputi ganti rugi atas kerusakan iklim yang telah maupun akan terjadi. Dalam kasus ini, kami tidak mencari kompensasi dari Shell atas kerusakan iklim. Namun, kami mendesak Shell untuk berhenti berkontribusi terhadap bahaya perubahan iklim yang lebih jauh.

Itu yang harus dilakukan Shell sekarang.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) di awal bulan ini mengumumkan rencana pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam upaya mencapai net-zero emission di tahun 2050. Rencana ini adalah sebuah kemajuan, tapi belum dirilis bagaimana roadmap yang jelas untuk menjalankan rencana ini.

Pasalnya, ini baru akan terjadi setelah proyek 35.000 Megawatt dan Fast Track Program II sebesar 7.000 Megawatt selesai pada tahun 2023. Mengutip Kontan, hanya 2.000 MW  dari jumlah tersebut yang merupakan proyek EBT.

Menurut laporan Greenpeace tahun 2020, sektor kelistrikan Indonesia menempati posisi terburuk dari 8 negara di Asia Tenggara yang dikaji.

Desakan #ClimateJustice lainnya dilakukan 8 anak Australia usia 13-17 tahun. Mengutip ABC News, kelompok remaja ini tidak memenangkan tuntutan mereka untuk menghentikan perpanjangan izin tambang batu bara NSW.

Namun kabar baiknya, Pengadilan Federal Australia telah memutuskan bahwa Menteri Lingkungan Hidup Sussan Ley memiliki kewajiban hukum untuk tidak membahayakan generasi muda Australia dengan memperburuk perubahan iklim ketika menyetujui proyek pertambangan batu bara.

Semoga putusan ini bisa segera membuat perubahan ya!

ExxonMobil, perusahaan minyak asal Amerika Serikat, menyerahkan dua kursi dewan komisaris pada aktivis dari Engine No. 1.

Engine No.1 merupakan perusahaan aktivisme yang, menurut CNBC, memiliki 0,02% saham di Exxon dan telah mendesak perusahaan tersebut untuk beralih dari ketergantungan pada bahan bakar fosil sejak Desember lalu.

Baru-baru ini, Exxon juga termasuk dalam 20 perusahaan besar yang memproduksi setengah dari plastik sekali pakai di dunia — berdasarkan laporan dari lembaga nonprofit asal Australia, Minderoo.

Mengapa hal ini penting?
Kemenangan dua kursi dewan komisaris adalah sebuah langkah awal yang besar dan memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan energi kotor lain.

Mengutip Reuters, pemegang saham juga sudah menyetujui sejumlah langkah yang meminta Exxon untuk memberikan lebih banyak informasi tentang iklim dan upaya lobi akar rumputnya.

Tapi, keterlibatan aktivis lingkungan dalam dewan komisaris perlu dilanjutkan dengan rencana nyata untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan. Newsletter khusus masalah iklim HEATED menilai rencana iklim yang dibuat Exxon akhir tahun lalu hanyalah permainan bahasa, yang justru memungkinkan Exxon meningkatkan produksi minyak.

Sayangnya, di antara berita baik, lingkungan dan iklim Indonesia akan mengalami sebuah tantangan besar. Upaya menghapuskan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) akan terganjal adanya upaya pemecatan pada sejumlah penyidik berprestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tes wawasan kebangsaan.

Padahal korupsi SDA sangat erat kaitannya dengan perusakan lingkungan dan proses perizinan adalah celah yang paling sering dimanfaatkan. Jika pelemahan ini berhasil, maka akan semakin terbuka jalan bagi para oligarki tambang hingga batubara untuk mengeruk keuntungan tanpa memedulikan faktor lingkungan.

Tonton video kami untuk mendengar tanggapan para ahli mengenai hal ini.

Berbagai kabar baik menjadi penyemangat kami untuk terus melanjutkan kampanye lingkungan dan iklim. Terus dukung kampanye kami melalui tanda tangan petisi, donasi, dan berbagi konten edukasi yang kami hadirkan di berbagai akun media sosial.[***]

Greenpeace