BNPB Minta 6 Kabupaten di Flores Segera Tetapkan Status Darurat Gempa M 7,7
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month 19 menit yang lalu
- visibility 9
- comment 0 komentar
- print Cetak

foto : bnpb
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.CO.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta enam kabupaten di Nusa Tenggara Timur segera menetapkan status darurat setelah gempa bumi Magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores.
Keenam daerah tersebut yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka. Pemerintah Provinsi NTT juga diminta segera menetapkan status darurat untuk mempercepat penanganan bencana.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penetapan status darurat diperlukan agar dukungan pemerintah pusat dapat segera digerakkan, termasuk bantuan anggaran, logistik, peralatan, dan dukungan teknis dari kementerian/lembaga.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya,” kata Suharyanto dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Selain status darurat, pemerintah daerah diminta segera membentuk posko penanganan bencana. Posko tersebut akan menjadi pusat koordinasi untuk pengelolaan pengungsi, distribusi bantuan, hingga pergerakan personel di lapangan.
BNPB juga menyiapkan dua titik pendampingan untuk mempercepat penanganan di Flores. Posko utama berada di Labuan Bajo, sedangkan posko taktis ditempatkan di Maumere untuk menjangkau wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
Untuk kebutuhan bantuan dari luar daerah, BNPB telah membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Bantuan yang masuk nantinya dikirim ke wilayah terdampak melalui Labuan Bajo maupun Maumere.
Di sisi pencarian korban, Basarnas diminta memimpin operasi SAR dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi warga yang terjebak maupun hilang akibat gempa.
BNPB menargetkan layanan dasar seperti listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Pendataan kerusakan rumah juga diminta segera dilakukan tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah menentukan kebutuhan hunian sementara maupun perbaikan rumah warga.
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, pemerintah mengerahkan sejumlah armada udara dan laut. BNPB, TNI, dan Basarnas akan memprioritaskan armada tersebut untuk mengirim logistik ke daerah terdampak.
Sementara itu, BNPB mulai mengoperasikan Media Center untuk menyampaikan perkembangan penanganan gempa setiap hari. Pembaruan informasi dijadwalkan berlangsung setiap pukul 17.00 WITA guna mengurangi simpang siur informasi di tengah masyarakat. (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
