Sumselterkini.co.id, -Dalam dunia yang makin digital ini, rupanya satu hal tetap klasik pembangunan butuh duit, dan duit daerah salah satunya ya dari pajak. Bukan dari klenik, bukan dari wangsit. Tapi dari rakyat yang taat bayar dan pemerintah yang rajin kutip, dengan cara yang manusiawi dan transparan tentunya.
Itulah yang jadi benang merah dari rapat koordinasi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang dipimpin langsung oleh Bupati H M Toha dan Wakil Bupati Rohman, bersama para camat, kepala OPD, sampai Kepala Bapenda Provinsi Sumsel. Tempatnya di Ruang Rapat Serasan Sekate, tapi semangatnya bisa terasa sampai ke warung kopi pinggir jalan.
Apa yang dibahas? Soal PAD alias Pendapatan Asli Daerah. Bahasa kasarnya duit daerah. Bahasa halusnya napas pembangunan. Kalau PAD ngos-ngosan, ya pembangunan pun ikut batuk-batuk.
Bupati Toha secara jujur bilang bahwa pihaknya akan memanggil perusahaan-perusahaan yang masih “malu-malu” dalam urusan bayar pajak. Ini langkah bijak. Jangan sampai ada perusahaan yang asetnya ke langit tapi kewajibannya masih ngumpet di kolong meja. Pajak bukan sumbangan. Pajak adalah bentuk cinta kita ke daerah.
Dan tak tanggung-tanggung, Bupati juga akan mengecek ulang mobil-mobil dinas apakah mereka sudah taat bayar pajak atau justru malah jadi contoh buruk. Kita tentu ingin mobil dinas tidak hanya kinclong bodinya, tapi juga bersih administrasinya. Jangan sampai seperti pepatah lama “pagar makan tanaman, mobil dinas malah nunggak pajak kendaraan.”
Langkah ini perlu diapresiasi. Karena seringkali, urusan pajak hanya dibebankan ke rakyat kecil, sementara yang besar-besar malah bisa ngeles dengan mudah. Nah, di sinilah pentingnya keadilan fiskal.
Di sinilah pentingnya konsistensi. Pajak daerah itu ibarat panci kalau apinya terlalu kecil, airnya nggak pernah mendidih. Tapi kalau apinya besar tapi bocor di bawah, ya percuma juga. Harus pas, utuh, dan diawasi agar tidak ada yang menguap diam-diam.
Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, juga menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam urusan pajak. Ini juga langkah tepat. Pemungutan pajak bukan lagi soal datang ke kantor dan isi formulir segunung, tapi bisa dimodernkan. Pajak digital, data terintegrasi, pelayanan lebih ramah dan efisien. Bukan sekadar menjaring ikan, tapi menyiapkan kolam yang bersih, jernih, dan adil.
Namun, mari kita peringatkan bersama peningkatan PAD itu bukan hanya angka-angka dalam rapor tahunan. Ia adalah denyut nadi pembangunan. Kalau target tercapai tapi masyarakat tidak merasakan dampaknya, ya percuma. Maka, kenaikan PAD harus sejalan dengan perbaikan layanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kemudahan hidup warga.
Bupati Muba punya peluang bagus untuk menjadi contoh di Sumsel. Tapi peluang itu harus diiringi dengan konsistensi. Bukan hanya semangat di ruang rapat, tapi aksi nyata di lapangan.
Pajak harus disosialisasikan secara santun, dipungut secara adil, dan digunakan secara transparan. Supaya masyarakat merasa, “Oh, ternyata duit pajak saya jadi jembatan, bukan cuma jadi laporan.”
Akhirnya, mari kita doakan agar semangat “Muba Bangkit” ini tak hanya berhenti di spanduk dan baliho. Tapi benar-benar menjelma dalam jalan yang mulus, puskesmas yang layak, sekolah yang nyaman, dan layanan publik yang ramah.
Karena kalau pajak dibayar dengan tertib dan dikelola dengan benar, maka tak perlu kita menunggu janji kampanye. Kemajuan akan datang sendiri pakai helm, naik sepeda motor listrik, lewat jalan kabupaten yang mulus.
Kalau kamu jadi warga Muba dan sudah bayar pajak, angkat gelas kopimu. Kamu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sejati. Dan kalau kamu pengusaha yang masih nunggak pajak… yaa, siap-siap ditelepon Pak Bupati.[***]
