ProKlim Jadi Andalan Indonesia di BRICS, 12 Ribu Desa Jadi Kekuatan Hadapi Krisis Iklim

SUMSELTERKINI.CO.ID – ProKlim menjadi salah satu pengalaman Indonesia yang dibawa ke forum lingkungan BRICS untuk menunjukkan bahwa menghadapi krisis iklim tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Lebih dari 12 ribu desa dan komunitas di berbagai wilayah Indonesia telah terlibat dalam upaya adaptasi dan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat.

Program Kampung Iklim (ProKlim) menempatkan masyarakat di tingkat lokal sebagai bagian penting dalam menghadapi perubahan iklim. Pendekatan ini menjadi salah satu contoh yang ditawarkan Indonesia ketika negara-negara BRICS membahas penguatan aksi adaptasi iklim yang melibatkan masyarakat dan kearifan lokal.

Pengalaman tersebut disampaikan dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12 di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). Forum itu menjadi ruang bagi Indonesia untuk mendorong agar kerja sama lingkungan tidak berhenti pada komitmen, tetapi diterjemahkan menjadi langkah yang bisa diterapkan di lapangan.

Kearifan Lokal Jadi Modal Adaptasi

Di Indonesia, upaya menghadapi perubahan iklim juga berjalan berdampingan dengan kearifan lokal. Sistem Subak dan Awig-Awig di Bali hingga Sasi Lompa di Maluku menjadi contoh bagaimana masyarakat memiliki aturan dan praktik sendiri dalam menjaga sumber daya alam.

Pendekatan berbasis masyarakat seperti itu dinilai relevan dengan pembahasan BRICS mengenai adaptasi iklim. Indonesia menilai teknologi dan pengetahuan ilmiah dapat berjalan bersama pengalaman masyarakat yang telah menjaga lingkungan secara turun-temurun.

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudijanto menyampaikan hal tersebut dalam forum High-Level Dialogue on Climate Change. Menurutnya, penguatan ketahanan iklim membutuhkan perpaduan antara teknologi modern dan kearifan tradisional.

Di tingkat internasional, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat juga mendorong negara-negara BRICS memperkuat kerja sama praktis untuk menghadapi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan persoalan polusi.

Dorongan tersebut kemudian masuk dalam Joint Statement of the 12th BRICS Environment Ministers Meeting. Negara-negara anggota menyepakati empat prioritas kerja sama lingkungan pada 2026, mulai dari gaya hidup berkelanjutan, aforestasi dan penanganan kebakaran hutan, ekonomi sirkular, hingga adaptasi iklim berbasis masyarakat dan kearifan lokal.

Bagi Indonesia, agenda tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Pemerintah juga melihat peluang pengembangan ekonomi hijau melalui penguatan pasar karbon yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran, serta kelestarian lingkungan.

Kerja sama BRICS juga membuka ruang untuk memperkuat transfer teknologi hijau dan dukungan pendanaan bagi negara berkembang. Dengan pengalaman ProKlim dan beragam praktik lokal yang sudah berjalan, Indonesia membawa pendekatan bahwa aksi menghadapi krisis iklim dapat dimulai dari tingkat masyarakat dan kemudian diperkuat melalui kerja sama antarnegara. (***)